Jantung Logistik RI Kacau Balau Gara-gara Pelindo

Suara.com - Alarm darurat berbunyi nyaring di jantung logistik Republik Indonesia! Pelabuhan Tanjung Priok, urat nadi perdagangan dan distribusi nasional pada pekan ini tengah dilanda kemacetan horor yang tak tertahankan.

Antrean truk mengular puluhan jam, jalanan bak labirin tak berujung, dan aktivitas bongkar muat tersendat-sendat bagai keong. Kondisi ini terjadi akibat aktivitas bongkar muat yang "overdosis" di New Priok Container Terminal One (NPCT 1).

Berdasarkan informasi, aktivitas bongkar muat di NPCT 1 mencapai sekitar 7.000 truk kontainer per hari, jauh melampaui kapasitas normal yang hanya 2.500 truk kontainer per hari.

Kondisi kacau balau ini tak hanya merugikan para pengusaha dan sopir truk, tetapi juga mengancam stabilitas rantai pasok nasional, dan sorotan tajam kini tertuju pada PT Pelindo (Persero) sebagai pengelola utama pelabuhan.

Para sopir truk terjebak dalam antrean yang mengular hingga berkilo-kilometer, menghabiskan waktu berhari-hari hanya untuk keluar atau masuk area pelabuhan. Keluhan demi keluhan membanjiri media sosial dan forum-forum logistik, menggambarkan kondisi yang tidak manusiawi dan merugikan secara ekonomi.

"Buat makan saja susah, apalagi mau narik muatan lagi. Ini bukan macet biasa, ini sudah neraka namanya!" keluh salah seorang sopir truk yang enggan disebutkan namanya, dengan nada frustrasi yang kentara pada Minggu (20/4/2025).

Kondisi ini bukan hanya sekadar mengganggu jadwal pengiriman, tetapi juga berpotensi memicu kenaikan harga barang akibat biaya logistik yang membengkak. Keterlambatan pengiriman bahan baku juga dapat mengancam kelangsungan produksi berbagai industri di Tanah Air. Jantung logistik yang "sakit parah" ini jelas memberikan dampak domino yang mengerikan bagi perekonomian nasional.

Pengamat maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Centre (IKAL SC) Dr. Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa mengatakan biang kerok atas kemacetan panjang ribuan truk ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara sejak Rabu (16/4) malam hingga Jumat (18/4) merupakan sinyal atas sistem logistik RI yang bermasalah.

"Persoalan ini lebih dari sekadar kemacetan musiman dan ini merupakan sinyal kegentingan sistem logistik nasional yang memerlukan perhatian serius," kata Hakeng menukil Antara.

Ia mengatakan tantangan utama bukan hanya masalah infrastruktur fisik pelabuhan, tetapi juga terletak pada lemahnya regulasi mikro serta kurangnya koordinasi lintas sektor yang terlibat dalam pengelolaan sistem logistik nasional.

Peningkatan volume kendaraan ini tidak diimbangi dengan manajemen arus masuk yang adaptif dan efisien.

Hakeng mengatakan meski sistem digitalisasi yang diterapkan oleh PT Pelindo tetap beroperasi dengan baik tapi sistem pembatasan dan pengaturan gate pass yang berbasis waktu secara real-time dinilai belum optimal dalam menangani lonjakan volume kendaraan yang terjadi.

Menurut dia tata kelola pelabuhan harus bertransformasi menjadi sistem yang prediktif dan berbasis data agar dapat mengantisipasi berbagai permasalahan yang timbul.

Masalah ini juga sempat dikeluhkan para supir truk yang tergabung dalam Keluarga Besar Sopir Indonesia (KBSI) sebelum peristiwa ini terjadi.

Juru bicara KBSI, Ilhamsyah pada medio Februari lalu mengatakan kebijakan yang dibuat Pelindo justru membuat situasi kemacetan di Pelabuhan Tanjung Priok semakin parah.

Menurut dia pintu masuk di NPCT1 tidak sebanding dengan jumlah kendaraan. Terlebih pintu masuk di tempat tersebut sering error, sehingga kemacetan panjang sering terjadi.

"Tingginya volume arus barang yang melewati Pelabuhan ini menuntut efisiensi dalam managemen operasional dan infrastruktur pendukunganya," kata Ilhamsyah.

Dia menilai, permasalahan ini tidak hanya berdampak pada efisiensi logistik nasional, tetapi juga memberikan kerugian signifikan bagi para sopir truk, perusahaan logistik, serta perekonomian secara umum.

"Sopir truk harus menghadapi waktu tunggu yang lama, risiko kelelahan, peningkatan biaya operasional, hingga tekanan psikologis akibat target pengiriman yang sulit dicapai," katanya.

Selain itu, kata Ilham, akibat kebijakan ini, sopir truk juga harus merasakan dampak yakni biaya logistik meningkat, kerugian finansial, risiko keselamatan yang lebih tinggi, ketidakpastian pekerjaan, premanisme, kelelahan fisik dan mental, hingga hilangnya waktu luang bersama keluarga.

"Kami menuntut agar membatalkan kebijakan Gate Pass Pelabuhan, hinggga pelayanan bongkar-muat tidak boleh lebih dari satu jam," tandas Ilham.

Kondisi ini membuat Gubernur Pramono Anung geram sekaligus resah."Peristiwa yang terjadi di Tanjung Priok ini sungguh membuat saya resah. Untuk itu secara khusus saya ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya," ujar Pramono dengan nada menyesal di Balai Kota Jakarta, Sabtu (19/4/2025).

Menurut dia macet horor ini mengindikasikan adanya "ketidakprofesionalan" dalam pengelolaan terminal, yang berujung pada kekacauan lalu lintas yang tak terhindarkan.

"Ini menunjukkan bahwa ketidakprofesionalan pengelola yang ada di Tanjung Priok. Untuk itu saya sudah meminta kepada Kepala Dinas Perhubungan untuk memberikan teguran sekeras-kerasnya," tegas Pramono dengan nada geram.

"Kemacetan ini enggak boleh terjadi kembali. Dan Pelindo secara terbuka sudah meminta maaf baik kepada pemerintah Jakarta yang terkena akses dari hal tersebut maupun kepada masyarakat." tambahnya.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Regional 2 PT Pelindo, Drajat Sulistyo, berusaha menjelaskan akar masalah kemacetan yang terjadi sejak Rabu (16/4/2025) malam hingga Jumat (18/4/2025) pagi. Menurutnya, keterlambatan kedatangan tiga kapal asing menjadi pemicu utama lonjakan aktivitas bongkar muat di NPCT 1.

"NPCT 1 ini kedatangan kapal yang seharusnya sudah datang satu minggu lalu. Tiga kapal ini, yang dua seharusnya datang minggu lalu, satunya lagi harusnya datang 24 jam sebelumnya," jelas Drajat di Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Tanjung Priok, Jumat (18/4/2025).

Drajat menjelaskan bahwa keterlambatan kapal di pelabuhan sebelumnya berdampak domino pada kedatangan kapal di Tanjung Priok. "Ini seperti pesawat delay, satu bandara akan menyebabkan delay di bandara lain. Ini sama, pelabuhan sebelumnya delay, ya selanjutnya akan delay," ujarnya.

Namun, Pelindo tampaknya "kecolongan" dalam mengantisipasi dampak keterlambatan kapal terhadap volume bongkar muat. Ditambah lagi, perusahaan berusaha mengejar waktu sebelum libur panjang yang dimulai pada Jumat (18/4/2025) hingga Minggu (20/4/2025), sehingga terjadi lonjakan order bongkar muat hingga mencapai 4.200 kontainer.

"Itu secara bersama-sama sehingga terminal kami akhirnya dapat order kurang lebih 4.200 kontainer yang harus dirilis. Yang tadinya seharusnya 2.500, kemampuannya dirilis 4.200," ungkap Drajat.