Suara.com - Proyek pembangunan pabrik mobil listrik raksasa asal China, BYD, di Subang, Jawa Barat, dilaporkan diganggu oleh aksi premanisme organisasi masyarakat (ormas). Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pun tak tinggal diam.
Dengan nada geram, BKPM menyatakan bahwa tindakan tersebut mencoreng citra investasi Indonesia di mata dunia dan mengancam kenyamanan para pengusaha.
Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal BKPM, Nurul Ichwan, menegaskan bahwa pihaknya akan segera berkomunikasi intensif dengan pihak BYD untuk memahami secara utuh situasi yang terjadi di lapangan.
"Hari ini akan coba mengontak kawan-kawan dari BYD bagaimana situasinya," ujar Nurul di Jakarta, Rabu (23/4/2025), menunjukkan respons cepat pemerintah terhadap isu krusial ini.
Lebih lanjut, Nurul menyatakan bahwa BKPM akan berkoordinasi dengan Satgas Anti Premanisme untuk menindak tegas aktivitas meresahkan yang dialami oleh investor. Menurutnya, aksi premanisme dan pungutan liar adalah ancaman nyata bagi kenyamanan berinvestasi dan dapat memberikan persepsi negatif tentang Indonesia di kancah internasional.
"Bisa saja di-pick up oleh siapapun tentang Indonesia itu tidak aman, Indonesia itu premanisme," tegas Nurul dengan nada prihatin.
Ia menekankan bahwa di tengah persaingan global yang semakin ketat, Indonesia seharusnya fokus meningkatkan daya saing untuk menarik lebih banyak investasi asing, bukan justru mempertontonkan praktik-praktik yang kontraproduktif. "Dalam situasi sekarang, menarik investasi tidak mudah, semua negara makin protektif," imbuhnya.
Wakil Ketua MPR Ungkap Gangguan Ormas Saat Kunjungan ke China
Kabar mengenai gangguan ormas terhadap proyek BYD ini pertama kali mencuat dari Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno. Saat memenuhi undangan Pemerintah China dalam kunjungan di Shenzhen, Eddy mendapatkan informasi mengenai hambatan premanisme ormas yang mengganggu kelancaran pembangunan fasilitas produksi BYD di Subang Smartpolitan.
"Sempat ada permasalahan terkait premanisme ormas yang mengganggu pembangunan dari sarana produksi BYD. Pemerintah perlu tegas untuk kemudian menangani permasalahan ini, jangan sampai investor datang ke Indonesia dan merasa kemudian tidak mendapatkan jaminan keamanan, hal yang paling mendasar bagi investasi untuk masuk ke Indonesia," ungkap Eddy melalui unggahan video di Instagramnya, yang dikutip pada Rabu.
Pernyataan Eddy ini menjadi alarm keras bagi pemerintah untuk segera bertindak.
Investasi BYD di Subang Smartpolitan sendiri diprediksi akan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi yang signifikan bagi Indonesia. Dengan gelontoran dana mencapai Rp 11,7 triliun, proyek ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan transfer teknologi, dan memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok industri kendaraan listrik global.
Namun, jika gangguan premanisme terus berlanjut tanpa tindakan tegas dari pemerintah, potensi investasi besar ini bisa terancam. Citra buruk di mata investor asing dapat membuat mereka berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, yang pada akhirnya akan merugikan perekonomian nasional secara keseluruhan.
Pernyataan keras dari BKPM menunjukkan bahwa pemerintah menyadari betul urgensi permasalahan ini. Tindakan tegas terhadap pelaku premanisme dan jaminan keamanan bagi para investor menjadi kunci utama untuk menjaga iklim investasi yang kondusif dan menarik lebih banyak modal asing ke Indonesia.
Kasus BYD di Subang ini menjadi ujian nyata bagi komitmen pemerintah dalam memberantas praktik premanisme dan menciptakan lingkungan bisnis yang aman dan terpercaya.
TERPOPULER
