Infografis
Ia juga mengingatkan bahwa masih ada tantangan besar di sektor ini, salah satunya adalah sistem pendataan yang belum solid, terutama antara perkebunan besar dan perkebunan rakyat.
"Selain itu, komoditas pertanian unggulan sendiri masih menghadapi berbagai persoalan, salah satunya adalah masih lemahnya sistem pengumpulan data. Terdapat dua sumber utama data perkebunan, yaitu perkebunan besar yang dikelola perusahaan negara dan swasta serta perkebunan yang dikelola masyarakat atau perkebunan rakyat," imbuh Anton.
Kontribusi Industri Tembakau
Industri tembakau memiliki peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, wacana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek melalui Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) dinilai dapat menghambat target pemerintah dalam perekonomian.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Komisi XI, Puteri Anetta Komarudin, menjelaskan pentingnya peran industri tembakau terhadap pertumbuhan ekonomi.
Dari sisi pendapatan negara, penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) mencapai Rp 216,9 triliun pada 2024. Data Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga menunjukkan bahwa kontribusi industri tembakau mencapai 4,22 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Berdasarkan data tersebut, Puteri menegaskan pentingnya peran industri tembakau dalam menggerakkan ekonomi nasional maupun daerah.
"Industri ini punya multiplier effect yang dihasilkan melalui ekspansi investasi, penyediaan lapangan kerja dari hulu ke hilir, serapan tenaga kerja, pemanfaatan bahan baku, hingga kontribusi pada cukai hasil tembakau," ujarnya seperti dikutip, Selasa (25/2/2025).
Selain itu, industri tembakau juga menyerap 5,9 juta tenaga kerja. Puteri khawatir wacana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dapat berdampak pada keberlangsungan pabrik rokok, terutama pekerja di pabrik Sigaret Kretek Tangan (SKT), yang mayoritas pekerjanya adalah perempuan.
Baca Juga: Prabowo Beri Restu RI Ekspor Beras ke Sejumlah Negara
Menurut penelitian INDEF, sekitar 2,3 juta pekerja di sektor ini berisiko terdampak akibat kebijakan tersebut.
