Pembangkit Listrik dari Nuklir Dinilai Bisa Jadi Andalan RI Capai Ketahanan Energi

Suara.com - Anggota Komisi XII DPR RI, Gandung Pardiman, meminta pemerintah serius dalam terhadap pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Hal ini sebagai upaya dari strategi jangka panjang ketahanan energi nasional.

Menurutnya, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), telah menunjukkan keseriusan untuk menghadirkan energi nuklir sebagai solusi atas tantangan kebutuhan energi nasional ke depan.

"PLTN adalah jawaban atas kebutuhan energi yang bersih, stabil, dan berdaya saing tinggi. Ini langkah besar yang harus kita dukung bersama," ujar Gandung di Jakarta, Kamis (1/5/2025).

Pemerintah menargetkan PLTN pertama mulai beroperasi pada tahun 2032 dengan kapasitas awal sebesar 250 megawatt (MW). Kapasitas tersebut akan terus ditingkatkan secara bertahap hingga mencapai 4,3 gigawatt (GW) pada tahun 2040.

Proyeksi ini sesuai dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) yang mencanangkan kontribusi energi nuklir mencapai 14,2% dari total bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 73,6 persen pada tahun 2060.

Gandung Pardiman menekankan bahwa PLTN memiliki sejumlah keunggulan strategis yang menjadikannya pilihan ideal untuk menggantikan pembangkit berbasis batu bara yang selama ini mendominasi. Selain mampu menjadi sumber base load yang besar dan stabil, energi nuklir juga memiliki emisi karbon yang sangat rendah sehingga sangat sejalan dengan komitmen Indonesia dalam mencapai target Net Zero Emission (NZE).

"PLTN bukan cuma soal energi, tapi juga katalis industrialisasi dan penciptaan lapangan kerja baru. Ini momentum besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional," imbuh dia,

Namun, ia mengingatkan bahwa pembangunan PLTN bukan tanpa tantangan. Ada tiga isu krusial yang menurutnya harus menjadi perhatian utama pemerintah agar program ini dapat berjalan optimal dan mendapatkan legitimasi dari masyarakat luas.

Pertama adalah dukungan publik. Meski survei Kementerian ESDM menunjukkan bahwa 70% masyarakat Indonesia mendukung pembangunan PLTN, Gandung menilai bahwa sosialisasi harus diperluas. Edukasi dan pelibatan masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah yang berpotensi menjadi lokasi tapak PLTN, menjadi penting guna membangun kepercayaan dan meminimalisasi resistensi.

Kedua, Gandung menyoroti pentingnya sistem pengelolaan limbah radioaktif yang ketat dan aman. Menurutnya, aspek ini sangat menentukan keberlangsungan dan keamanan PLTN jangka panjang. Regulasi, teknologi, serta sistem pengawasan harus dirancang sebaik mungkin agar tidak menjadi ancaman bagi generasi mendatang.

Ketiga, kesiapan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi hal yang tak kalah penting. Untuk mengoperasikan dan mengelola teknologi nuklir secara aman dan efisien, dibutuhkan tenaga ahli yang kompeten dan terlatih.

Gandung mendorong agar pemerintah mulai menyiapkan program pendidikan dan pelatihan secara terstruktur untuk mencetak SDM unggul di sektor energi nuklir.

Sebagai bentuk komitmen konkret, Gandung mendesak pemerintah agar segera membentuk Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO) sebagai badan pelaksana khusus yang akan mengawal dan mengeksekusi seluruh tahapan program pengembangan PLTN nasional.

"Kalau mau maju, kita harus berani masuk ke energi masa depan. Dan nuklir adalah salah satunya," kata dia.

Masyarakat Setuju RI Bangun PLTN

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut, antusiasme masyarakat kini kian tinggi, terlihat dari hasil survei yang dilakukan dari tahun ke tahun.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, mengatakan bahwa pengembangan PLTN kini telah masuk dalam prioritas utama pemerintah, termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2024 dan revisi Kebijakan Energi Nasional.

"Berdasarkan survei tahun 2016, dukungan masyarakat terhadap PLTN mencapai 77,53 persen secara nasional. Tahun berikutnya, angkanya naik menjadi 73,7 persen," kata Dadan

Menariknya, di wilayah Kalimantan Barat, angka dukungan terhadap proyek energi nuklir ini bahkan menembus 88 persen. "Di Kalbar, dukungan publik sangat tinggi," ujarnya.