REGIONAL:
Suara.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana untuk mengurangi jumlah komisaris di BUMN. Untuk melancarkan aksi ini, dirinya akan melakukan pertemuan dengan Kepalan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roeslani.
Menurut dia, rencana ini merupakan bagian dari efisiensi di tubuh BUMN. Untuk diketahui, Erick sebelumnya telah mengurangi jumlah komisari di Bank-bank BUMN.
"Saya malam ini juga ada diskusi dengan Pak Rosan, mungkin tidak, kita juga mereview operasional di BUMN untuk lebih efisien lagi," ujar Erick di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (5/5/2025).
Ketua Umum PSSI ini menegaskan, rencana efisiensi ini merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto, di mana perusahaan pelat merah harus lebih efisien dalam hal operasional.
"Ini kita akan bicarakan sesuaikan arahan Bapak Presiden untuk lebih efisien," ucap Erick.
Erick Thohir menegaskan bahwa langkah efisiensi yang dilakukan sejumlah perusahaan pelat merah bukan merupakan sinyal melemahnya perekonomian nasional. Ia menyebut efisiensi tersebut lebih merupakan bentuk penyesuaian strategi dan realokasi anggaran untuk memperkuat fokus pembangunan.
"Beri kesempatan pemerintah melakukan shifting anggaran karena ini tetap ada review. Saya optimistis dengan visi Bapak Presiden menjaga stabilitas harga pangan, daya beli masyarakat yang di bawah harus kita jaga karena tidak mungkin pertumbuhan ekonomi terjadi kalau keamanan sebuah negara tidak stabil," lanjut Erick.
Menurutnya, kestabilan keamanan nasional menjadi faktor fundamental dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, Erick mengapresiasi situasi keamanan Indonesia yang dinilai kondusif, sehingga memberikan ruang lebih luas bagi pemerintah dan pelaku usaha untuk mendorong roda ekonomi nasional.
"Kita aman, tinggal kita akan dorong lagi sisi-sisi seperti apa untuk mendukung pertumbuhan itu, termasuk kami di BUMN tentu efisiensi atau dengan terobosan," sambung Erick.
Ia juga mencontohkan langkah efisiensi yang dilakukan melalui revitalisasi Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang ditujukan menjadi terminal khusus jemaah haji dan umrah. Selain itu, Terminal 1F akan difungsikan sebagai terminal khusus penerbangan berbiaya murah (low-cost carrier) pada kuartal I tahun 2026.
Proyek tersebut menelan anggaran sekitar Rp1 triliun, jauh lebih efisien dibandingkan rencana pembangunan Terminal 4 yang membutuhkan dana sekitar Rp14 triliun.
"Dengan perbaikan ini, (kapasitas) terminalnya 1, 2, dan 3 itu 94 juta orang per tahun, artinya tetap naik dan tidak perlu bangun terminal 4," ucap Erick.
Tak hanya di sektor transportasi udara, Erick juga menyoroti inisiatif BUMN di bidang kesehatan. Salah satunya adalah pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) kesehatan di Sanur, Bali. P
royek ini diharapkan mampu menarik masyarakat Indonesia untuk berobat di dalam negeri dan mengurangi ketergantungan terhadap layanan kesehatan luar negeri.
"Itu juga bagaimana kita ketika bangsa kita banyak yang berobat ke luar negeri. Nah itu sebagian lah 10-15 persen (berobat di dalam negeri)," beber Erick.
Pengeloaan BUMN di Danantara
BPI Danantara secara resmi telah mengelola BUMN beserta anak dan cucu usaha. Sebelumnya, saham prioritas BUMN dipegang oleh pemerintah yang diwakili oleh Kementerian BUMN.
Menurut Rosan, keseluruhan jumlah BUMN, anak dan cucu usaha yang dipegang Danantara mencapai 844 perusahaan.
"Setelah di-launching Pak Presiden sejak 21 Maret 2025, seluruh BUMN (anak dan cucu usaha) berjumlah 844 sudah resmi bagian milik dari Danantara," kata dia.
Menurut Rosan, kehadiran Danantara saat ini memang sangat tepat. Pasalnya, dengan kondisi ketidak pastian akibat perang dagang hingga Geopolitik membuat swmua negara harus mandiri dengan potensi ekonomi yang dimiliki.
"Kondisi itu menyadarkan banyak bangsa di dunia ini bahwa kita harus bersandar kepada kekuatan ekonomi kita sendiri. Tidak bisa kita bersandar kepada eksternal kekuatan ekonomi orang lain atau bangsa lain," ucap dia.
TERPOPULER
