Infografis
Suara.com - Pemerintah Indonesia melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) masih optimistis mengejar target ambisius pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen. Meskipun pada kuartal I 2025 tahun ini pertumbuhan ekonomi tercatat masih di bawah 5 persen.
Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kementerian PPN/Bappenas, Effendi Andoko menegaskan bahwa capaian kuartal I 2025 memang sudah dalam proyeksi pemerintah, mengingat saat ini masih berada pada fase awal penguatan fondasi investasi asing dan perdagangan global.
"Kalau yang sesuai dengan Bappenas, memang kuartal I 2025 ini kita masih dalam tahap menggaet atau memfasilitasi banyak perdagangan atau investasi asing. Terutama kita punya PR itu untuk sampai ke 8 persen itu diperhitungkan oleh Bappenas melalui yang bisa dilihat di berita, dari Staf Ahli Bu Siliwanti mengatakan kami inline dengan pernyataan beliau mengenai kebutuhan investasi kita selama 5 tahun ini untuk meningkatkan ekonomi sekitar Rp48 ribu triliun. Jadi sekitar rata-rata per tahun sekitar Rp9.000 triliun. Jadi itu yang dari Bappenas, kita terus meningkatkan hubungan internasional kita," ujar Effendi, Selasa (7/5/2025).
Target tersebut berlaku hingga 2029, yang berarti tantangan masih sangat besar untuk menjaga aliran investasi rata-rata sekitar Rp9.000 triliun per tahun. Untuk itu, pemerintah terus membuka peluang dan memperluas fasilitas investasi dari dalam dan luar negeri.
"Betul, makanya kita harus selalu membuka banyak pintu dan memfasilitasi banyak investasi baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri untuk berada di Indonesia. Dan saya kira dari program Makan Bergizi Gratis, di situ bisa menaikkan ekonomi di daerah-daerah. Ketika di daerah bisa terhindar dari kelaparan dan kemiskinan, kita bisa memperkuat yang di perkotaan," tambah Effendi.
Menanggapi kekhawatiran publik terkait potensi resesi, Effendi menampik hal tersebut dan menyampaikan optimisme pemerintah terhadap tren pertumbuhan ekonomi ke depan.
"Kalau selama ini kita selalu optimistis mengenai ekonomi kita terus meningkat. Terutama pemerintah sangat mengambil tindakan aktif untuk penguatan pertanian kita, pangan, melalui MBG dan juga penguatan ketersediaan pangan kita. Seperti Bulog ini kan selama beberapa tahun kita baru bisa submission di tahun ini. Jadi alhamdulillah kita mengatakan kita optimis bisa terus positif," katanya.
Terkait reformasi regulasi, Bappenas menekankan pentingnya efisiensi birokrasi dan kemudahan dalam proses administrasi, bukan sekadar pemangkasan aturan.
"Mungkin bukan ke pemangkasan regulasi, tapi lebih ke efisiensi ya. Jadi data-data misalnya sebagai contoh kita satu orang memiliki nomor KTP, KK, SIM, itu semua berbebda-beda. Itu kita mau membuat itu lebih efisien. Itu mungkin lebih ke urusan dokumen, ease of process-nya, itu lebih dipermudah tetapi tidak mengganggu atau tidak keluar dari ranahnya regulasi atau UU yang berlaku di Indonesia," imbuh Effendi.
Baca Juga: Prabowo Ajak Bill Gates 'Blusukan' ke SDN Jati 03 Pulogadung Tinjau MBG, Begini Kata Sang Miliarder
Ekonomi Tumbuh Melambat
