Infografis
"Kalau driver nggak ikut Grab Hemat, susah dapat orderan. Kalau dia (menteri) gentle, keluar, minta maaf (kepada para ojol), selesai," kata Dani.
Demo ojol tersebut adalah lanjutan dari aksi unjuk rasa yang dijalankan ratusan driver ojol Grab dalam beberapa pekan terakhir memprotes Grab Hemat. Demo soal ini sebelumnya sudah meluas dari Cirebon, Jogjakarta, Makassar, Mataram, hingga Medan, dan Jakarta, termasuk demo di kantor Grab.
Selain itu soal Grab Hemat, demo juga menuntut agar pemerintah menghentikan eksploitasi dan komersialisasi driver ojol yang didorong menjadi bagian dari kelompok buruh.
Sebelumnya, Program GrabBike Hemat milik platform transportasi daring Grab kini menjadi sorotan setelah menuai protes dari para pengemudi ojek online. Koalisi Ojol Nasional (KON) melaporkan program ini ke Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI (BAM DPR RI), dengan harapan layanan tersebut bisa dihapus karena dinilai semakin membebani mitra driver.
Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada Rabu (23/4), salah satu driver ojol bernama Aceng menyampaikan langsung keresahannya kepada perwakilan DPR. Ia menggambarkan betapa sulitnya memenuhi kebutuhan hidup akibat sistem yang dianggap menjebak.
"Bayangin, Bu, kita sudah muter-muteran se-Jakarta cuma dapet satu, Bu. Abis di bensin doang, Bu. Sedangkan kita perlu biaya buat nafkahi anak istri di rumah, Bu. Jadi, saya mohon buat Yang Terhormat Ibu Ketua untuk menyampaikan aspirasi kami, Bu, buat tembusan supaya Akses Hemat ini dihapus saja, Bu.”
Menurut Aceng, sistem GrabBike Hemat mengharuskan pengemudi mendaftar terlebih dahulu. Jika tidak ikut, orderan otomatis berkurang. Namun jika ikut, justru penghasilan terpotong lebih besar.
"Kalau enggak pakai Akses Hemat itu, Bu, kita akan dihanyutkan, Bu, gak dapet orderan. Kita udah dipotong dari aplikator dan biaya formulir buat pendaftarannya dipotong juga, Bu. Jadi bingung kita, Bu. Kalo kita gak pake, kita gak dikasih orderan. Kalo kita pake, dipotong dua kali lipet, Bu.”
Baca Juga: Ojol Geruduk Kemnaker: Tolak Politisasi, Jangan Paksa Kami Jadi 'Buruh'!
