Infografis
"Waktu itu kan juga ada Porkas, ada SDSB, itu sebenarnya juga bentuk-bentuk seperti itu. Nah, tapi sekarang kita bisa saja melokalisirnya dan penggunaan dananya nanti, misalnya dari pajak yang dihasilkan dan lain sebagainya," ucapnya.
"Namun, tentu saja dana tersebut harus dialokasikan untuk kepentingan yang tidak bersinggungan dengan hal-hal yang sensitif, katakanlah yang terkait dengan agama dan nilai-nilai luhur lainnya," imbuhnya.
Hikmahanto mencontohkan kebijakan yang diterapkan di Uni Emirat Arab (UEA). Meskipun secara hukum Islam melarang perjudian, UEA mengambil langkah strategis dengan membangun kawasan ekonomi khusus yang di dalamnya terdapat fasilitas kasino. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menarik wisatawan dan meningkatkan pendapatan negara tanpa menggeneralisasi praktik perjudian di seluruh wilayah.
Apabila pada akhirnya pemerintah Indonesia memilih untuk berkompromi dengan membuka kasino di kawasan ekonomi khusus tertentu, Hikmahanto menekankan pentingnya keberanian pemerintah dalam mengambil kebijakan tersebut. Namun, kebijakan ini harus berjalan beriringan dengan upaya pemberantasan judi daring yang selama ini terbukti merugikan masyarakat kecil.
"Selama ini yang kita dengar sangat menyakitkan dan miris. Mereka yang bekerja di perusahaan-perusahaan judi online disiksa di Kamboja dan lain sebagainya, dan kita tidak memiliki kendali atas hal tersebut. Mereka keluar masuk negara secara ilegal, ditambah melakukan perbuatan yang tidak baik bagi warga negara kita. Dan ironisnya, ketika mereka disiksa, kita justru harus membantu mereka dengan mengeluarkan uang. Tentu saja hal seperti itu tidak benar," tegasnya.
Wacana legalisasi kasino di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan memerlukan pertimbangan matang dari berbagai aspek. Belajar dari pengalaman negara lain seperti UEA dan Malaysia dapat memberikan perspektif yang berharga bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang tepat.
Kajian mendalam mengenai potensi peningkatan devisa negara, dampak sosial dan agama, serta efektivitas penegakan hukum menjadi krusial sebelum keputusan final diambil. Pemerintah perlu menimbang secara cermat antara potensi keuntungan ekonomi dengan risiko sosial yang mungkin timbul, serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa dan agama mayoritas penduduk Indonesia.
Fokus pada pemberantasan judi daring yang merugikan masyarakat luas juga harus tetap menjadi prioritas utama, terlepas dari keputusan terkait legalisasi kasino di wilayah terbatas.
Baca Juga: Indonesia Punya Kasino Legal, Uang Judi Untuk Proyek Infrastruktur
