REGIONAL:
Suara.com - Polri didesak untuk dapat menyelesaikan penyelesaian kasus korupsi payment gateway Kemenkumham dengan segera membawa tersangka eks Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana ke pengadilan untuk diadili.
Penyelesaian kasus korupsi payment gateway Kemenkumham dengan tersangka eks Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana menjadi pertaruhan bagi citra Polri.
Demikian hal itu disampaikan Direktur Rumah Politik Indonesia (RPI) Fernando Emas menanggapi 10 tahun mangkraknya kasus korupsi payment gateway lantaran belum diadili dan ditahannya Denny Indrayana.
Denny di situs miliknya beberapa bulan lalu juga sempat menyinggung status tersangka yang disandangnya telah genap berusia 10 tahun, pada Februari 2025.
“Mabes Polri harus melanjutkan kembali kasus tersebut dan segera membawa Denny Indrayana ke persidangan di Pengadilan. Jangan sampai mangkraknya kasus yang melibatkan Denny Indrayana akan semakin memperburuk citra Polri di masyarakat,” kata Fernando, ditulis Rabu(21/5/2025).
Fernando menyayangkan, mangkraknya kasus korupsi payment gateway Kemenkumham dengan tersangka eks Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana hingga 10 tahun lamanya.
Fernando mengingatkan, pentingnya kepastian hukum di kasus korupsi payment gateway dengan tersangka Denny Indrayana lantaran dugaan kerugian negara atas kasus itu mencapai Rp32.093.692.000 (Rp32,09 miliar).
“Denny Indrayana perlu mendapatkan kepastian hukum terkait dengan proses hukum kasus dugaan korupsi Payment Gateway di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,” tandasnya.
Untuk diketahui, kasus payment gateway Kemenkumham kembali mencuat usai eks Wamenkumham Denny Indrayana di situs miliknya beberapa bulan lalu menyinggung status tersangka yang disandangnya akan genap berusia 10 tahun, pada Februari 2025.
Pada Maret 2023, Andi Syamsul Bahri, sang pelapor dugaan korupsi ini sempat mengeluhkan perkembangan kasus yang jalan di tempat, tapi hingga sekarang belum juga ada tanda-tanda kelanjutan dari perkara ini.
Penyidik memperkirakan dugaan kerugian negara atas kasus itu mencapai Rp32.093.692.000 (Rp32,09 miliar). Polisi juga menduga ada pungutan tidak sah sebesar Rp605 juta dari sistem itu.
Eks Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana sendiri telah ditetapkan tersangka oleh Polri dalam kasus dugaan korupsi payment gateway pada tahun 2015. Denny dianggap berperan menginstruksikan rujukan dua vendor proyek payment gateway.
Denny juga diduga memfasilitasi kedua vendor itu untuk mengoperasikan sistem tersebut. Dua vendor yang dimaksud yakni PT Nusa Inti Artha (Doku) dan PT Finnet Indonesia.
Denny Indrayana adalah seorang akademisi, pakar hukum tata negara, dan praktisi hukum Indonesia yang dikenal luas.
Ia meraih gelar doktor dari Universitas Melbourne, Australia, dan pernah menjabat sebagai Staf Khusus Presiden bidang Hukum dan HAM.
Selama masa jabatannya di pemerintahan, Denny Indrayana dikenal sebagai sosok yang vokal dalam isu-isu pemberantasan korupsi dan penegakan hukum. Ia terlibat aktif dalam berbagai inisiatif reformasi hukum dan tata kelola pemerintahan.
Setelah tidak lagi menjabat di pemerintahan, Denny kembali aktif di dunia akademis dan mendirikan firma hukum.
Ia kerap memberikan pandangan kritis terhadap berbagai kebijakan pemerintah dan isu-isu hukum yang berkembang di Indonesia. Sosok Denny Indrayana tak jarang menuai kontroversi.
Beberapa pernyataannya di media sosial dan pandangannya terhadap isu-isu sensitif seringkali menimbulkan perdebatan publik.
Meski demikian, ia tetap menjadi salah satu tokoh yang diperhitungkan dalam diskursus hukum dan politik di Indonesia.
Ia baru-baru ini menjadi sorotan karena mengkritisi proses Pemilu dan menyampaikan informasi yang dianggap sensitif.
TERPOPULER