Infografis
Suara.com - Demi mengejar target pertumbuhan ekonomi ambisius hingga 8 persen di era Pemerintahan Prabowo Subianto dibutuhkan suntikan pendanaan raksasa untuk memacu perputaran uang lebih cepat.
Salah satu langkah yang sedang dikaji pemerintah saat ini adalah mendorong tingkat tabungan wajib masyarakat secara signifikan. Pasalnya, likuiditas sektor keuangan di Tanah Air dinilai belum cukup dalam, belum efisien, dan belum mampu menjangkau sebagian besar masyarakat yang tidak memiliki akses perbankan.
Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan, Adi Budiarso, membeberkan gambaran suram ini. Menurutnya, sejak awal milenium, kesenjangan antara tabungan dan investasi (saving-investment gap) di Indonesia justru cenderung memburuk. Sebuah kondisi yang ironis, mengingat potensi pertumbuhan ekonomi negara ini yang begitu besar.
"Tingkat tabungan masyarakat Indonesia masih rendah. Jika ini bisa ditingkatkan bersama asuransi dan dana pensiun, ini bisa dikapitalisasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi," kata Adi dalam acara peluncuran riset dan rekomendasi kebijakan “Pembangunan Sektor Keuangan untuk Pertumbuhan yang Kuat dan Merata” di Hotel Shangri-la Jakarta, Rabu (21/5/2025).
"Dan sekarang saat yang tepat untuk mendorong kewajiban menabung. Tapi di sisi lain kita harus memperkuat trust dan stabilitas di pasar modal," kata Adi, menambahkan urgensi langkah-langkah drastis ini.
Keterbatasan ketersediaan pembiayaan domestik ini, lanjut Adi, bukan sekadar masalah teknis. Ini adalah penghambat serius yang bisa mengganjal laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Lebih jauh, kondisi ini secara otomatis akan memperbesar ketergantungan negara pada pembiayaan asing, sebuah skenario yang berpotensi memicu ketidakstabilan di masa depan.
Salah satu jurus jitu untuk mendalami sektor keuangan dan mengoptimalkan potensi pendanaan dalam negeri adalah dengan memperbaiki tingkat jumlah tabungan masyarakat, asuransi, dan dana pensiun. Tiga pilar ini, jika dioptimalkan, diyakini mampu menyediakan amunisi finansial yang dibutuhkan untuk menggerakkan roda perekonomian.
Ditempat yang sama, Senior Advisor Prospera, Kahlil Rowter, turut memperkuat pandangan ini dengan analisis yang lebih tajam. Menurutnya, sektor keuangan Indonesia masih sangat kecil jika dibandingkan dengan potensi riil perekonomian.
Biang keroknya? kata dia adalah tingginya dominasi sektor informal yang mencapai lebih dari separuh perekonomian nasional. Kondisi ini membuat sebagian besar transaksi dan perputaran uang tidak tercatat secara formal, sehingga sulit untuk dikapitalisasi.
Baca Juga: Bank Raya (AGRO) Siap Buyback Saham Rp20 Miliar, Sinyal Optimisme Kinerja Cemerlang
Tak hanya itu, Kahlil juga menyoroti ketiadaan instrumen derivatif yang menyebabkan pasar modal Indonesia menjadi kurang menarik bagi investor, baik domestik maupun asing.
"Selain itu, tingkat real interest di Indonesia yang tertinggi di ASEAN juga menjadi faktor penghambat bagi masuknya investasi dan perputaran dana," katanya.
Untuk memperkuat sektor keuangan Indonesia, Kahlil mengusulkan sejumlah instrumen keuangan baru yang bisa menjadi game changer. "Beberapa yang kami usulkan seperti project finance bonds, Real Estate Investment Trusts (REITs), municipal bonds, lalu ditambah lagi derivatif," kata Kahlil, memberikan cetak biru instrumen inovatif yang bisa mendongkrak pasar keuangan.
Ia bahkan menyarankan Bank Indonesia untuk meluncurkan perdagangan derivatif dan tingkat bunga derivatif. Langkah ini diyakini akan memberikan lebih banyak pilihan bagi investor, meningkatkan likuiditas pasar, dan menjadikan Indonesia sebagai destinasi investasi yang lebih kompetitif.
Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpana (LPS) total simpanan masyarakat Indonesia di perbankan per Oktober 2024 mencapai Rp 8.460 triliun, melambat ke angka 6 persen (year on year/yoy) dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh 6,7 persen (yoy).
Simpanan atau dana pihak ketiga (DPK) ini terdiri dari giro, tabungan, dan simpanan berjangka dalam bentuk mata uang rupiah maupun valas.
