Infografis
Suara.com - Isu seputar status militer Djaka Budi Utama, yang baru saja ditunjuk sebagai Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu), akhirnya terjawab.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, Djaka Budi Utama telah berstatus purnawirawan TNI.
Ini berarti, tidak ada lagi keraguan mengenai legalitas dan kesesuaian jabatannya sebagai Dirjen Bea Cukai.
"(Pak Djaka) purnawirawan, jadi nggak ada masalah. Sudah selesai (di TNI), jadi purnawirawan," kata Airlangga saat ditemui di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta Pusat, Jumat (23/5/2025).
Penjelasan ini sekaligus menepis spekulasi atau pertanyaan publik yang mungkin muncul terkait latar belakang militer Djaka dalam menduduki posisi sipil strategis.
Meski statusnya sudah jelas, Airlangga tidak menampik tugas yang diemban Djaka Budi Utama tidaklah mudah.
Posisi Bea Cukai, terang Airlangga, memegang peranan krusial sebagai "gerbang" utama arus keluar masuk barang di Indonesia.
Ini menjadikan Bea Cukai sebagai harapan besar bagi dunia usaha, yang sangat bergantung pada kelancaran dan efisiensi proses kepabeanan.
"Pak Djaka juga tentu mempunyai tugas yang tidak mudah karena bea cukai ini menjadi harapan dari seluruh dunia usaha. Barang keluar masuk, gateway-nya itu ada di bea cukai," imbuh Airlangga.
Baca Juga: Bimo Wijayanto Dipilih Prabowo Jadi Bos Pajak Baru, Sri Mulyani: Yang Tabah Pak Suryo!
Selain itu, Airlangga juga menyampaikan pesan khusus kepada Dirjen Bea Cukai yang baru.
Ia menekankan pentingnya penanganan yang ramah dan suportif terhadap pekerja migran Indonesia, yang ia sebut sebagai "pahlawan devisa kita".
Hal ini menunjukkan adanya perhatian pemerintah agar Bea Cukai tidak hanya fokus pada aspek penerimaan negara dan pengawasan, tetapi juga pada pelayanan dan fasilitasi bagi warga negara Indonesia yang berkontribusi besar terhadap perekonomian.
Namun, seusai pelantikan, Djaka Budi Utama lebih memilih untuk keluar dari pintu belakang Kementerian BUMN, sehingga awak media yang sudah menunggu di lobi Kementerian Keuangan sedikit terkecoh.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hari ini, Jumat (23/5/2025) melantik sejumlah pejabat teras Kementerian Keuangan dalam sebuah acara yang digelar secara tertutup.
Dari deretan nama yang diambil sumpahnya, tiga posisi Direktur Jenderal (Dirjen) kunci kini diisi oleh figur-figur yang bukan berasal dari lingkaran internal Kementerian Keuangan, sinyal kuat adanya perombakan besar di era pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto.
Yang paling mencuri perhatian adalah penunjukan Djaka Budi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea Cukai yang merupakan petinggi TNI.
Letjen TNI Djaka Budhi Utama diketahui menjabat sebagai Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN) sejak Oktober 2024.
Sebelum itu, dia sempat menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan (Irjen Kemenhan). Penunjukkan ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Panglima TNI pada 14 Juni 2024.
Kopassus jebolan Akademi Militer (Akmil) tahun 1990 ini juga pernah menjadi Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) tahun 2021-2023. Saat ini Letjen Djaka masih merupakan anggota TNI aktif dan masih bertugas.
Dalam pidato pelantikannya, Sri Mulyani memberikan pesan mendalam kepada para pejabat yang baru saja dilantik.
"Sebelum saya memulai sambutan saya ingin mengingatkan kembali bahwa saudara-saudara baru saja menyampaikan sumpah jabatan yang merupakan janji sakral dari saudara-saudara sekalian kepada sang khalik, sang pencipta, bukan kepada saya," ucap Sri Mulyani, menekankan beratnya amanah yang diemban.
Lebih lanjut, Sri Mulyani secara eksplisit menyebutkan peran Presiden Prabowo Subianto dalam penunjukan ini.
"Saudara-saudara sekalian, 22 pejabat yang dipercaya oleh Presiden Prabowo pada hari ini telah dilantik di lingkungan Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan adalah sebuah Kementerian yang memiliki mandat dan tanggung jawab yang begitu penting dan luas dalam pengelolaan negara Republik Indonesia sebagai nagara dana rakca, penjaga dan pengelola keuangan negara," tegasnya.
Sri Mulyani pun berharap besar agar para pejabat yang baru dilantik ini dapat membantu dan berkontribusi secara maksimal dalam memajukan negara demi kemakmuran rakyat yang lebih baik.
Ia juga menegaskan bahwa peran Kementerian Keuangan akan selalu menjadi sorotan tajam dari semua pemangku kepentingan.
"Peranan ini menempatkan Kementerian Keuangan terus-menerus akan menjadi Kementerian yang akan dilihat oleh semua stakeholder secara luar biasa detail karena tidak ada negara yang bisa maju memakmurkan rakyatnya mencapai cita-citanya tanpa pengelolaan keuangan negara yang baik, yang akuntabel, yang transparan, yang kredibel dan berkelanjutan," pungkasnya.
