Infografis
Suara.com - Indonesia sudah menandatangani 12 kerja sama antara Indonesia dan China seusai Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok, Li Qiang, di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Minggu (25/5/2025).
Dengan kerja sama tersebut, diharapkan akan semakin banyak investasi dari China yang akan masuk ke Indonesia.
Asal tahu saja, kehadiran Perdana Menteri Li Qiang turut membawa prospek kerja sama konkret, termasuk implementasi investasi senilai 10 miliar dolar AS atau setara Rp 162 triliun (asumsi kurs Rp 16.200 per dolar AS).
Beberapa di antaranya berada di sektor transportasi, klaster industri, hilirisasi mineral, hingga industri kimia. Proyek-proyek tersebut melibatkan kolaborasi perusahaan swasta, badan usaha milik negara (BUMN), dan mitra asing.
Akan tetapi, upaya Pemerintahan Prabowo ini diprediksi akan sulit terjadi, apabila belum menyelesaikan hambatan investasi yang ada di Indonesia.
Pengamat Pertambangan dan Energi, Ferdy Hasiman mengatakan, selama persoalan investasi yang dihadapi investor seperti gangguan organisasi masyarakat (Ormas)/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan aturan perijinan yang tidak jelas, maka membuat investasi sulit direalisasikan di Indonesia.
"Percuma saja Presiden Prabowo kunjungi negara ke negara untuk yakinkan investor, jika tidak benahi birokrasi dan aturan main investasi di negeri ini. Karena, mereka (investor) ingin Indonesia itu harus ramah investor, malas yang gaduh-gaduh. Untuk itu, ego antar sektor kementerian dan keberadaan ormas atau LSM harus dihilangkan untuk mengejar tercapainya Asta Cita," ucap dia ditulis Senin (2/6/2025).
Masalah gangguan ormas/LSM pernah dihadapi beberapa perusahaan/investor di Indonesia, seperti tekanan ormas kepada perusahaan otomotif, BYD di Subang, pemalakan tender oleh anggota Kadin kepada Chengda Engineering Co, kontraktor dari Proyek Strategis Nasional (PSN) di Cilegon, Banten, permasalahan nikel yang dikelola Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah hingga permasalahan AMDAL yang dihadapi PT Dairi Prima Mineral (DPM) di Dairi, Sumatera Utara.
Peneliti Alpha Research Database Indonesia itu meminta pemerintah agar lebih serius untuk menyelesaikan hambatan-hambatan investasi, khususnya bagi investor China.
Baca Juga: Fakta Ini Ungkap, Indonesia Masih Kalah Jauh dari China untuk Gunakan Energi Terbarukan
"Pemerintah harus lebih tegas dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha asal China, apalagi China merupakan salah satu negara asal investasi terbesar di Indonesia," jelas dia.
Berdasarkan data BKPM, nilai investasi China daratan di Indonesia sebesar 8,1 miliar dolar AS selama 2024. Sedangkan, akumulasi investasi China daratan ke Indonesia sejak 2019 mencapai 36,4 miliar dolar AS.
Dia menambahkan, jangan sampai permasalahan yang dihadapi investor tidak dapat teratasi, sehingga membuat mereka menjadi takut untuk menanamkan modal di Indonesia. Selain itu, perlu aturan yang benar-benar dapat menguntungkan bersama, antara pemerintah dan investor.
"Sejak zaman Presiden Jokowi sampai sekarang, elit kerap main dengan hukum dan aturannya hanya untuk kepentingan mereka. Jadi aturan yang dibuat harus menguntungkan untuk banyak pihak, termasuk investor. Jangan regulasi dan birokrasi yang bertele-tele yang membuat investor memikirkan ulang untuk berinvestasi di Indonesia," pungkas dia.
Investasi adalah kunci membangun kekayaan jangka panjang. Dengan mengalokasikan dana ke berbagai aset seperti saham, obligasi, properti, atau reksa dana, Anda berpotensi mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi daripada hanya menyimpan uang di bank.
Penting untuk memahami profil risiko Anda dan melakukan riset sebelum berinvestasi. Diversifikasi portofolio, yaitu menyebar investasi ke berbagai aset, dapat membantu mengurangi risiko.
