'Winter is Coming' Bagi Profesional Sipil di BUMN, TNI/Polri Dominasi Kursi Strategis?

Suara.com - Masuknya sejumlah jenderal, baik yang masih aktif maupun yang sudah purnawirawan, ke jajaran direksi dan komisaris BUMN sektor tambang kembali menjadi sorotan publik.

Pengamat BUMN dari NEXT Indonesia, Herry Gunawan mengatakan, maraknya perwira TNI dan Polri di lingkungan BUMN menandai fase baru yang justru menjadi alarm bagi profesional sipil.

Menurutnya, situasi ini merupakan gambaran ruang gerak bagi para profesional di bidang bisnis semakin terbatas. Herry menyebut fenomena tersebut sebagai pertanda datangnya masa sulit bagi para profesional sipil yang telah lama menekuni karier di sektor swasta dan memiliki kapabilitas di bidang manajemen bisnis.

"Menurut saya, dengan semakin maraknya TNI/Polri di BUMN ini, antara lain menunjukkan, winter is coming di lingkungan sipil, khususnya profesional di bidang bisnis. Perkembangan yang terjadi ini sekaligus peringatan bagi para profesional di swasta, jangan tergiur ditawari menjadi Direksi di BUMN. Angin politik bisa berubah setiap saat, seperti yang terjadi sekarang. Dengan begitu, kursinya bisa setiap saat lepas," ujar Herry saat dihubungi Suara.com, yang ditulis Senin (16/6/2025).

Ia juga menyinggung soal program Talent Pool yang sebelumnya diklaim oleh Kementerian BUMN sebagai bentuk persiapan suksesi kepemimpinan di perusahaan negara.

Sayangnya, Herry menilai, program tersebut kini hanya sebatas jargon. Ia menyoroti bahwa kursi pimpinan BUMN kini dapat diisi siapa saja, mulai dari politisi seperti di Pertamina, pensiunan TNI di PT Timah, hingga pensiunan Polri di MIND ID.

Herry menegaskan bahwa keterlibatan eks TNI dan Polri di lingkaran strategis BUMN memberikan sejumlah isyarat penting. Menurutnya, BUMN masih dijadikan komoditas politik, di mana pihak yang memegang kekuasaan akan mendistribusikan posisi-posisi strategis kepada kelompok dekatnya.

Situasi ini semakin memperkuat kesan bahwa BUMN belum terbebas dari intervensi politik. Lebih jauh, kehadiran para pensiunan aparat dinilai sebagai bagian dari strategi kekuasaan untuk menempatkan lingkaran terdekat mereka di sektor bisnis negara.

Contoh konkret dari fenomena ini terlihat dari susunan manajemen di Holding BUMN Tambang MIND ID. Firman, mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri dan putra ketiga Wakil Presiden keenam Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, ditunjuk sebagai Direktur Manajemen Risiko dan HSE MIND ID.

Fadil Imron, yang saat ini masih menjabat sebagai Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri, ditunjuk sebagai Komisaris MIND ID meskipun berstatus sebagai pejabat aktif di institusi Polri. Sementara itu, Letjen TNI (Purn) Bambang Ismawan dipercaya sebagai Komisaris Utama PT Bukit Asam Tbk menggantikan Irwandy Arif, hanya beberapa bulan setelah pensiun dari jabatan terakhirnya sebagai Kepala Staf Umum TNI.

Nama lain yang juga tercatat adalah Mayor Jenderal TNI (Purn) Dr. Marga Taufiq, yang kini masuk ke jajaran pimpinan Perum Bulog.

Herry menilai bahwa langkah-langkah ini menjadi preseden buruk bagi pengelolaan BUMN oleh Danantara, holding baru yang dibentuk pemerintah dengan harapan memperbaiki tata kelola dan meningkatkan profesionalisme.

Namun, menurutnya, justru yang terjadi adalah sebaliknya, profesional di bidang bisnis dipaksa mundur untuk memberi ruang kepada figur-figur yang berasal dari politik dan militer.

"Menurut saya, yang terjadi saat ini merupakan preseden buruk bagi pengelolaan BUMN oleh Danantara. Padahal, ketika pemerintah membentuk Danantara, ada harapan BUMN akan dikelola lebih baik, setidaknya lebih profesional. Faktanya justru lebih buruk, karena profesional di bisnis harus minggir dan mempersilakan 'profesional' dari politik mengisi kursi pimpinan BUMN," beber dia.

Ia juga memperingatkan bahwa kondisi ini akan berimplikasi pada kepercayaan publik dan investor terhadap Danantara. Jika kehadiran holding tersebut terlalu lekat dengan unsur politik, maka misi untuk menjadikan BUMN sebagai korporasi kelas dunia yang mandiri dan profesional akan semakin sulit tercapai.

"Kondisi ini akan semakin menurunkan tingkat kepercayaan kepada Danantara, baik oleh publik maupun investor. Ini mengisyaratkan bahwa Danantara terlalu lekat dengan politik ketimbang profesionalisme dalam bisnis," pungkas Herry.