Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tampaknya harus tepok jidat melihat situasi ekonomi global saat ini.
Dia bilang kondisi geopolitik makin hari makin tak jelas dan sering berubah. Hal ini kata dia menambah ketidakpastian global makin berkepanjangan dan tiada akhir.
"Kita lihat ketidakpastian ini akan lebih permanen karena nature dari ketidakpastian ini bukan karena situasi yang sifatnya temporer, tapi lebih suatu shifting yang sifatnya kemungkinan jangkanya menengah panjang," kata Sri Mulyani dalam acara CNBC Indonesia Economic Update 2025 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (18/6/2025).
Sri Mulyani menjelaskan bahwa gejolak yang terjadi bukan disebabkan oleh faktor sesaat seperti bencana alam. Sebaliknya, pemicu utama adalah maraknya kebijakan unilateralisme, seperti penerapan tarif impor oleh Amerika Serikat (AS) terhadap mitra dagangnya.
"Kalau AS melakukan unilateral tariff policy terhadap semua partner dagangnya, itu selain karena domestic policy, itu juga membentuk global governance yang baru." katanya.
Ironisnya, di tengah kondisi ini, Sri Mulyani juga menyoroti merosotnya kepercayaan negara-negara besar dunia terhadap lembaga keuangan multilateral seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Dana Moneter Internasional (IMF), dan Bank Dunia (World Bank). Menurutnya, ketidakpercayaan ini muncul karena kepentingan negara-negara maju tidak lagi terwadahi oleh institusi tersebut.
"Sehingga negara-negara kuat merasa saya harus menyelesaikan masalah saya sendiri tanpa menggunakan lembaga multilateral tersebut. Inilah yang disebut unilateralisme atau dispute diselesaikan secara bilateral," ujarnya prihatin.
Padahal, institusi global tersebut sejatinya dibentuk untuk menyelesaikan sengketa dan permasalahan antarnegara. Banyak negara masih berharap penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur multilateral seperti WTO, namun Sri Mulyani mengemukakan bahwa fungsi WTO saat ini sangat berkurang.
"Banyak negara yang masih berharap harusnya kalau ada dispute kita menyelesaikannya dengan WTO, tapi WTO sekarang tidak atau sangat kurang berfungsi," pungkasnya.
Diketahui Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif resiprokal atau tarif Trump yang mengejutkan dunia. Dia menyebut tarif impor terbaru sebagai bagian dari Liberation Day (Hari Pembebasan) untuk meningkatkan ekonomi negaranya dan terlepas dari ketergantungan pada negara lain.
“Kebijakan Amerika Serikat adalah menyeimbangkan kembali arus perdagangan global dengan menetapkan bea masuk tambahan pada impor dari semua mitra dagang, kecuali sebagaimana ditentukan lain di sini,” kata Trump melalui Perintah Eksekutif (Executive Order), Rabu, 2 April 2025.
Tarif resiprokal yang ditetapkan Trump mengacu pada kebijakan perdagangan, di mana Amerika Serikat menerapkan tarif impor atau bea masuk yang serupa maupun sebanding dengan tarif yang dibebankan oleh negara lain terhadap barang-barang ekspor mereka. Semua barang impor dari seluruh mitra dagang AS dikenakan tarif universal sebesar 10 persen.
Selain itu, terdapat tarif tambahan yang disebut Trump sebagai tarif resiprokal tersebut. Tarif tambahan ditujukan kepada negara yang mempunyai defisit perdagangan besar dengan AS, di mana Indonesia terdampak tarif hingga mencapai 32 persen.
Kebijakan ini merupakan bagian dari tarif resiprokal yang diterapkan Trump sebagai respons terhadap tarif yang dikenakan oleh negara lain terhadap produk-produk AS.
Kebijakan ini berdampak pada beberapa sektor ekspor Indonesia, terutama industri padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan furnitur.
TERPOPULER
