Danantara Berencana Lebur 16 Asuransi BUMN, OJK Panggil IFG

Suara.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menanggapi usulan dari Danantara yang bakal merger 16 asuransi menjadi tiga.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan akan memanggil IFG untuk membahas rencana tersebut.

"Kita bicara dengan IFG bagaimana programnya," katanya saat ditemui di Gedung DPR, Senin (30/6/2025).

Sebagai informasi, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias BPI Danantara berencana mengkonsolidasikan atau merger perusahaan BUMN asuransi dari yang berjumlah 16 perusahaan menjadi 3 entitas.

Tiga entitas yang tersisa itu rencananya nanti akan digolongkan berdasarkan bisnis utama yang dijalankan perusahaan, yaitu asuransi jiwa, asuransi umum dan asuransi kredit.

Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) Dony Oskaria mengatakan BUMN asuransi juga telah dilakukan fundamental business review.

Hasilnya, terdapat sejumlah BUMN yang menjalankan bisnis asuransi, namun masih dalam skala kecil dan tidak cukup kompetitif dibandingkan perusahaan swasta.

"Kita punya 16 perusahaan insurance, tapi tidak kompetitif karena kecil-kecil ya," katanya.

Nantinya BUMN asuransi dipangkas dari 16 menjadi 3 perusahaan yang besar sehingga dapat bersaing dengan perusahaan asuransi lainnya.

"Insurance kita nanti mungkin menjadi 3, ada life insurance, general insurance, credit insurance. Tidak ada lagi yang tetapi size-nya cukup kompetitif," katanya.

Ia menambahkan, pengkonsolidasian ini merupakan bagian dari rencana pemangkasan BUMN dan anak usaha dari 888 menjadi 200 perusahaan. Jumlah BUMN itu akan menjadi perusahaan skala besar dengan kemampuan daya kompetisi yang kuat.

"Kita harapkan nanti menjadi tinggal di bawah 200 perusahaan yang memang kokoh kuat. Dulu tidak bisa kita lakukan ini, karena tidak ada interkorelasinya. Hari ini kami bisa melakukan itu karena kami pemiliknya secara perusahaan," katanya.

Sementara itu, Indonesia Financial Group (IFG), holding BUMN bidang asuransi, penjaminan, dan investasi, menyatakan bahwa inisiatif Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) untuk mengonsolidasikan bisnis BUMN asuransi merupakan upaya untuk mewujudkan industri asuransi yang berkelanjutan.

Kini, IFG beserta anak usahanya dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah Indonesia melalui Danantara. Upaya tersebut juga dapat membantu mengembangkan industri asuransi nasional yang berbasis pada prinsip tata kelola yang baik (good governance) dan praktik terbaik internasional (international best practice).

Pihaknya berharap inisiatif tersebut dapat memperkuat ekosistem asuransi nasional agar mampu memberikan nilai tambah bagi seluruh pihak. Ia pun menyampaikan bahwa pihaknya siap untuk berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk mendukung inisiatif badan pengelola investasi tersebut.

"IFG mendukung penuh keputusan dan inisiatif strategis Danantara Indonesia sebagai pemegang saham (perseroan) dalam mendorong transformasi industri asuransi nasional," kata Sekretaris Perusahaan IFG Denny S Adji.

Sementara itu, aset industri asuransi di April 2025 mencapai Rp1.162,78 triliun atau naik 3,66 persen yoy dari posisi yang sama di tahun sebelumnya, yaitu Rp1.121,69 triliun. Dari sisi asuransi komersial, total aset mencapai Rp940,48 triliun atau naik 4,13persen yoy.

Adapun kinerja asuransi komersial berupa pendapatan premi pada periode Januari-April 2025 sebesar Rp116,44 triliun, atau tumbuh 3,27 persen yoy, terdiri dari premi asuransi jiwa yang tumbuh sebesar 1,05 persen yoy dengan nilai sebesar Rp60,6 triliun, dan premi asuransi umum dan reasuransi tumbuh 5,79 persen yoy dengan nilai sebesar Rp55,84 triliun.

Secara umum, permodalan industri asuransi komersial masih menunjukkan kondisi yang solid, dengan industri asuransi jiwa serta asuransi umum dan reasuransi secara agregat melaporkan Risk Based Capital (RBC) masing-masing sebesar 474,77 persen dan 315,98 persen (di atas threshold sebesar 120 persen).

Untuk asuransi non komersial yang terdiri dari BPJS Kesehatan (badan dan program jaminan kesehatan nasional) dan BPJS Ketenagakerjaan (badan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, atau jaminan kehilangan pekerjaan) serta program asuransi ASN, TNI, dan POLRI terkait program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, total aset tercatat sebesar Rp222,3 triliun atau tumbuh sebesar 1,73 persen yoy.