Suara.com - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus berkomitmen menjaga anggaran pendidikan terus terjaga. Pemerintah akan memberikan porsi 20 persen dari total belanja APBN.
Hal ini dilakukan dikarenakan, masih banyaknya masyarakat Indonesia yang putus sekolah. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan bahwa akan menambah porsi anggaran pendidikan di tahun depan.
"Karena kita hanya punya kurang lebih 5% S1 sampai S3. Ini data real. Jumlah anak tidak sekolah yang paling banyak ya di Jawa Barat karena jumlah penduduknya besar. Tapi kalau prosentase saya rasa mereka kecil. Yang putus sekolah paling banyak SD. Setelah itu SMA, SMK, dan SMP. Ini putus sekolah ini. Ini data yang saya dapatkan," katanya dalam rapat dengan Banggar, di Gedung DPR.
Kata dia, saat ini pendidikan menjadi fokus utama Presiden Prabowo Subianto sejak menjabat sebagai kepala negara. Untuk itu, dalam RAPBN 2026 anggaran belanja untuk program pendidikan dalam RAPBN 2026 memang ditargetkan kembali naik dibanding 2025.
Adapun pada 2025, anggaran pendidikan hanya Rp 724,3 triliun. Sedangkan pada 2026 akan dikerek menjadi kisaran 2,84 persen sampai 2,95 persen PDB.
"Itu concern bapak presiden dan waktu pertama saya ditunjuk jadi menterinya, Pak Prabowo menanyakan berapa anggaran pembentukan sekolah," bebernya.
Dengan demikian, anggaran dapat meningkat sekitar Rp 744,87 triliun hingga Rp 745,67 triliun pada tahun depan. Tentunya ini bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
"Ini agar bisa melihat kemajuan dan bagaimana memperbaiki. Itu concern bapak presiden," bebernya.
Sebelumnya, Anggota Komisi XI DPR RI dari Partai Golongan Karya (Golkar) Melchias Markus Mekeng menyinggung kondisi pendidikan Indonesia yang menyedihkan pada saat rapat dengan jajaran Kementerian Keuangan.
"Saya ingin bicara tentang pendidikan Bu, fokus di pendidikan. Tadi saya senang sekali, karena tadi program yang akan dibuat oleh Pak Prabowo, program unggulan adalah salah satunya adalah pendidikan," bebernya.
"Yang di undang-undang tentang pendidikan nasional juga disampaikan 20% dari APBN. Putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2007 juga menyampaikan bahwa 20% itu harus," tambahnya.
Dia menyebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebesar 20 persen untuk pendidikan dianggarkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Sayangnya masih 24,3% orang Indonesia yang tidak bisa mengenyam pendidikan.
"Saya ingin sampaikan Bu, tingkat pendidikan kita di Indonesia itu paling besar 24,3% itu tidak sekolah. 24,3% tidak sekolah. SD 22,27%, cuma tamatan SD. SMA 21,5%, SMP 14,45%, mulai S1 sampai S3 itu tidak sampai 5%," tegasnya.
Sebagai informasi, asumsi makro yang digunakan dalam RAPBN 2026 desainnya untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia ialah di rentang 5,2 persen sampaj 5,8 persen. Lalu, inflasi 1,5 persen hingga 3,5 persen yield SBN tenor 10 tahun 6,6-7,2% persen.
LaluX nilai tukar rupiah Rp 16.500-16.900 per dolar AS, hingga harga minyak mentah Indonesia atau ICP US$ 60-80 dolar per barel.
TERPOPULER
