Infografis
Suara.com - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, melayangkan peringatan serius terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam diskusi publik bertajuk "Penerimaan Loyo, Utang Kian Jumbo" yang disiarkan di kanal YouTube Indef hari ini, Esther menyoroti potensi bahaya pelebaran defisit fiskal dan perlunya kehati-hatian ekstra.
"APBN ini jantung ekonomi rakyat. Kalau APBN loyo karena penerimaannya kurang, ibarat darah kurang jadi tidak semangat, staminanya kurang kuat," tegas Esther.
Ia menekankan bahwa kondisi penerimaan negara yang lesu bisa berdampak langsung pada vitalitas ekonomi nasional, sehingga pengelolaan defisit fiskal harus dilakukan dengan sangat hati-hati.
Salah satu poin krusial yang disorot Esther adalah pelebaran defisit fiskal dari 2,45 persen menjadi 2,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Menurutnya, ini berpotensi menambah beban utang negara yang sudah cukup besar.
Selain itu, Esther juga mengkritisi pola penyerapan anggaran kementerian/lembaga yang kerap dipaksakan demi memenuhi target serapan, meskipun program yang dijalankan sudah mencapai target. Ia mengusulkan agar pengeluaran pemerintah dikaitkan dengan Key Performance Indicators (KPI) yang jelas. "Kalau KPI sudah tercapai tapi anggaran tidak terserap semua, itu seharusnya tidak jadi masalah. Tapi sekarang justru jadi momok karena tahun berikutnya anggarannya bisa dipotong," jelasnya, menyoroti insentif yang salah dalam sistem anggaran saat ini.
Peringatan Indef ini menjadi penting mengingat pemerintah yang baru akan segera memulai implementasi kebijakan fiskalnya. Esther mengingatkan, jika belanja negara ditekan terlalu ketat di tengah penerimaan negara yang lesu, potensi pertumbuhan ekonomi juga bisa melambat.
"Jadi penggunaan alokasi APBN dalam hal ini pengeluaran pemerintah harus hati-hati dan harus bijak, tidak asal, 'oh kita dapat uang dari utang banyak', tapi ternyata pengelolaannya tidak bijak," pungkas Esther, menegaskan perlunya kebijaksanaan dalam setiap alokasi anggaran, terutama yang bersumber dari utang.
Baca Juga: Demi Dukung Program Prioritas Prabowo, Kemendagri Minta Tambahan Anggaran Rp3,14 Triliun Buat 2026
