Suara.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau dan mendampingi proses restrukturisasi BUMN yang dirancang oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Hal ini disampaikan Erick saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, yang dikutip Rabu (9/7/2025).
"Penugasan pemerintah, termasuk hapus buku hapus tagih. Belum lagi nanti dari Danantara ada rencana restrukturisasi. Itu juga nanti kami akan mendampingi dan membantu dari kegiatan Danantara," ujar Erick.
Menurutnya, Kementerian BUMN memiliki tanggung jawab penting dalam pengawasan penugasan pemerintah, termasuk dalam mendukung keberlanjutan program restrukturisasi agar BUMN tetap memberikan kontribusi optimal bagi bangsa.
![Ilustrasi Gedung Wisma Danantara Indonesia. [Dokumentasi Danantara].](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/07/04/58180-wisma-danantara.jpg)
Erick juga mengungkapkan keberhasilan kolaborasi antara Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan dalam beberapa program strategis. Salah satunya adalah penyesuaian periode subsidi kompensasi dari dua tahun menjadi enam bulan.
"Tetapi kita sedang lobi lagi dari Menteri Keuangan yang sudah juga oke. Untuk subsidi kompensasi ini bisa dibayarkan dengan valuta atau dolar atau pun nanti keputusannya seperti apa," imbuh dia.
Lebih lanjut, Erick menegaskan bahwa keberadaan Danantara sebagai pengelola investasi dan restrukturisasi BUMN harus terus dikawal agar performanya terjaga.
Kementerian BUMN, kata dia, juga menjalankan peran sebagai regulator yang aktif dalam berbagai penugasan, seperti program masuk desa hingga pengelolaan SDM di BUMN.
"Kita terus juga berkoordinasi untuk pengangkatan, direksi komisaris, menyetujui pengusulan agenda, RUPS dan lain-lainnya," sambungnya.
Baca Juga: Seminggu Sekali Berkantor di Wisma Danantara, Erick Thohir Tetap Pelototi Kinerja BUMN
Dalam kesempatan tersebut, Erick juga mengajukan usulan anggaran Kementerian BUMN tahun 2026 sebesar Rp604 miliar, yang akan digunakan untuk mendukung program kerja kementerian serta mengawal berbagai penugasan dari pemerintah.
Erick optimistis, alokasi anggaran Kementerian BUMN akan menghasilkan dampak positif bagi keuangan negara. Ia meyakini bahwa dengan perbaikan performa BUMN melalui restrukturisasi dan efisiensi tata kelola, jumlah dividen yang disetorkan kepada negara dapat meningkat.
"Nah jadi kita tidak istilahnya membebani keuangan negara. Tapi kita yakini kita juga akan memberikan kontribusi tambahan kepada negara," tutup Erick.
