IKN Digadang-gadang Jadi Ibu Kota Politiik pada 2028

Suara.com - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menunjukkan progres sebagai kota masa depan Indonesia. Dalam kunjungannya ke Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) pada Kamis (17/7/2025), Panitia Kerja (Panja) Open Government Partnership (OG-P) dari Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menegaskan pentingnya tata kelola pemerintahan yang terbuka, transparan, dan akuntabel di kawasan tersebut.

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari strategi bersama untuk mempercepat pembangunan IKN, yang ditargetkan menjadi ibu kota politik Indonesia pada tahun 2028.

Kehadiran Panja OG-P BKSAP juga merupakan respons terhadap aspirasi publik terkait keberlanjutan pembangunan IKN yang kini memasuki fase kedua.

Kepala Otorita IKN, Basuki, menyambut langsung kunjungan ini dan berharap momen tersebut dapat membawa dampak positif bagi keberlangsungan pembangunan Nusantara.

"Terima kasih atas kunjungan bapak dan ibu sekalian, mudah-mudahan membawa barokah bagi kami, khususnya menjadi sumber informasi bagi masyarakat lainnya yang bapak-ibu bisa sampaikan ke masyarakat lainnya tentang pembangunan di IKN ini,"ujar Basuki dalam keterangan tertulis, Sabtu (19/7/2025).

Sementara itu, Ketua Panja OG-P BKSAP DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, menekankan pentingnya sinergi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam membangun kota masa depan yang modern dan inklusif.

“Kami juga mengharapkan dapat membawa pulang pandangan baru untuk DPR dalam mendukung tata kelola pemerintahan di daerah yang sesuai prinsip keterbukaan parlemen. Semoga kunjungan kami, Panja OG-P ke Nusantara dapat menjadi momentum penguatan kerja sama eksekutif dan legislatif dalam mendukung kota masa depan yang inklusif dan berteknologi mutakhir,” ujar Muhammad Husein Fadlulloh.

Dalam pemaparannya, Basuki menegaskan bahwa Otorita IKN dibentuk untuk membangun birokrasi yang efektif dan peduli lingkungan, dengan prinsip transparansi sebagai pilar utama.

Ia menambahkan bahwa model tata kelola di IKN diharapkan dapat menjadi teladan bagi kementerian dan lembaga lainnya yang akan berkegiatan di kawasan tersebut.

Basuki juga menekankan pentingnya pengelolaan kawasan secara terstruktur, yang mencakup akuntabilitas tata kelola bangunan, penggunaan teknologi ramah lingkungan, serta penyediaan pendidikan inklusif, termasuk bagi penyandang disabilitas.