Pemerintah Mau Bentuk 'Bulog' Perumahan, Harganya Bisa Lebih Murah?

Suara.com - Pemerintah mau membuat lembaga khusus yang akan mengurusi sektor perumahan. Lembaga ini nantinya akan mengatur dan membeli perumahan yang telah dibangun oleh para pengembang.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Fahri Hamzah, menjelaskan selama ini sektor pangan telah memiliki Perum Bulog sebagai offtaker atau penyambung kebijakan pemerintah.

"Kita tinggal rumah nih, rumah ini belum ada bulog-nya. Sehingga saya tadi mengajukan usulan kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk memikirkan berdirinya 'Bulog' untuk perumahan," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (25/7/2025).

Fahri menuturkan, lembaga baru ini fungsinya sama seperti Bulog yang menyerapnya gabah petani. Hanya saja, di sektor perumahan menyerap rumah-rumah yang telah dibangun oleh para pengembang.

Sebab, ia melihat, kekinian banyak yang mengatakan kekurangan jumlah rumah atau backlog, akan tetapi pemasaran rumah yang ada masih susah.

"Karena apapun harus ada off taker, supaya perusahaan-perusahaan konstruksi perumahan itu tidak perlu pusing. Katanya backlog ada 10 sampai 15 juta Tapi kok mesti pemasaran, kok mesti jungkir balik menjual, susah segala macam Ini kan pasti ada masalah," ucapnya.

Dengan lembaga baru ini, bilang Fahri, pemerintah juga akan memindahkan subsidi yang tadinya berbentuk cicilan berganti jadi subsidi tanah.

"Ya seperti bulog juga, dia mengambil gabah dari petani. Ya sama ini juga mengambil dari produsen-produsen perumahan Yang membangun rumah sosial atau rumah subsidi di lokasi yang mendapatkan perizinan dari pemerintah Yang kemungkinan besar nanti elemen subsidi nya itu berbasis tanah," jelasnya.

Namun demikian, Fahri enggan membeberkan kapan lembaga 'Bulog Perumahan' itu terbentuk. Sebab, perumusan pembetukan lembaga itu masih dalam tahap awal.

"Ini kan baru ngasih PR dulu. Mudah-mudahan (awal tahun depan)," pungkasnya.