- SP2DK (Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan)
- Pemanggilan untuk klarifikasi atau pemeriksaan pajak langsung
Pemeriksaan ini bisa mencakup data rekening bank, pergerakan aset, serta asal-usul kekayaan Anda.
3. Pemblokiran Rekening dan Penagihan Pajak
Jika wajib pajak tidak kooperatif atau menolak membayar kewajiban setelah ditegur, DJP memiliki kewenangan untuk:
- Melakukan penagihan aktif dengan surat paksa
- Memblokir rekening bank dan aset digital yang teridentifikasi atas nama wajib pajak
- Menyita harta kekayaan tertentu untuk melunasi utang pajak
Langkah ini diatur dalam UU KUP Pasal 21 dan 23, yang memberikan kekuatan hukum bagi DJP untuk menagih pajak secara paksa jika tidak diselesaikan secara sukarela.
4. Sanksi Pidana Pajak
Dalam kasus ekstrem, jika ditemukan unsur kesengajaan menghindari pajak (tax evasion), maka pelaku dapat dijerat pidana perpajakan. Hal ini berlaku jika wajib pajak:
- Sengaja tidak melaporkan penghasilan dari kripto
- Memalsukan data atau memanipulasi laporan SPT
- Menggunakan identitas palsu untuk menyembunyikan transaksi
Sanksi pidana yang mengancam, sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 UU KUP, mencakup:
- Pidana penjara 6 bulan hingga 6 tahun
- Denda 2 hingga 4 kali jumlah pajak yang tidak dibayar
Apakah DJP Bisa Mengetahui Transaksi Kripto?
Jawabannya: YA.
Pemerintah telah menjalin kerja sama dengan Bappebti, OJK, serta exchange kripto lokal untuk:
Baca Juga: Cara Lapor Aset Kripto di SPT Tahunan agar Tidak Kena Denda Pajak
- Menerima data transaksi dan identitas investor
- Membangun sistem pelaporan otomatis dari exchange
- Mengembangkan teknologi pemantauan aset digital lintas platform
Maka, walaupun blockchain bersifat pseudonymous, jika Anda menggunakan KYC di exchange lokal, data Anda dapat dengan mudah ditelusuri.
Tips agar Terhindar dari Sanksi Pajak Kripto
- Gunakan exchange resmi yang terdaftar di Bappebti agar pajak Anda otomatis dipotong
- Laporkan aset kripto di SPT Tahunan meskipun belum dijual
- Catat semua transaksi kripto dan simpan bukti pembelian/penjualan
- Jika bertransaksi di wallet pribadi (P2P, OTC), bayar PPh dan PPN secara mandiri
- Konsultasi dengan konsultan pajak jika Anda memiliki portofolio besar atau kompleks
