Ekonom Ungkap Dampak Program Listrik Desa

Suara.com - Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori, menilai program listrik desa (lisdes) sebagai upaya pemerintah untuk memperluas akses listrik bagi rakyat. Ini juga memberikan kesempatan bagi rakyat untuk mendapatkan keadlian di sektor energi.

"Lisdes merupakan bukti bahwa negara tidak tinggal diam. Hal itu bagian dari usaha nyata mewujudkan keadilan energi, terutama bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T)," ujarnya di Jakarta, Senin (4/8/2025).

Defiyan melanjutkan, komitmen pemerintah dalam memperluas akses listrik bagi rakyat, lanjutnya, tercermin dalam peresmian 55 proyek energi baru terbarukan (EBT) oleh Presiden Prabowo Subianto pada 26 Juni 2025 di PLTP Ijen, Bondowoso, Jawa Timur.

Proyek tersebut mencakup delapan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan 47 Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), dengan kapasitas total mencapai 380 megawatt (MW).

Petugas mengecek meteran listrik di Rusun Bendungan Hilir, Jakarta, Selasa (10/6/2025). [Suara.com/Alfian Winanto]

"Lisdes menjadi bagian penting dalam pelaksanaan proyek EBT tersebut. Bersama Kementerian ESDM dan PLN, program tersebut menyalurkan listrik ke pelosok desa, menjangkau lebih dari 10.000 titik di 40 kabupaten dan 18 provinsi hingga Juli 2025," imbuhnya.

Defiyan mengatakan, Lisdes tidak hanya membawa terang ke rumah-rumah warga. Menurutnya, akselerasi program elektrifikasi ini luar biasa.

Dalam satu dekade terakhir, rasio elektrifikasi nasional meningkat signifikan dari 84,35% pada 2014 menjadi 99,83 persen di akhir 2024.

"Listrik bukan hanya soal penerangan. Ia adalah fondasi kemajuan pendidikan, ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat," katanya.

Defiyan menambahkan, merdeka dari kegelapan bukan sekadar slogan. "Program Lisdes telah membuktikan bahwa cahaya kini hadir di desa-desa terpencil. Di situlah keadilan sosial benar-benar mulai ditegakkan," tutupnya.