REGIONAL:
Suara.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah membuat aturan mengenai influencer saham atau pegiat sosial media. Hal ini melalui POJK Nomor 13 Tahun 2025.
Dalam ketentuan tersebut, segala bentuk iklan mesti berada di bawah perjanjian tertulis dan influencer saham terkait harus memiliki izin sesuai aktivitas.
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon (PMDK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Inarno Djajadi mengatakan aturan ini berisi jika influencer memberikan informasi yang salah maka akan mendapatkan sanksi. Apalagi, bisa dipidana jika melakukan penipuan terhadap masyarakat.
"Di samping itu, jika para pegiat media sosial terindikasi dengan tindak pidana pasar modal seperti melakukan penipuan, tipu muslihat dan memberikan informasi yang menyesatkan terkait investasi di Pasar Modal, maka OJK akan memberikan sanksi tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku," katanya dalam jawaban tertulis di Jakarta, Selasa (5/8/2025).
Tentunya pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan Pasal dalam POJK 13/2025 tersebut, sanksi yang diberikan tidak hanya bagi Perusahaan Efek, namun juga dapat diberikan kepada Pihak yang menyebakan terjadinya pelanggaran, artinya termasuk kepada para pegiat media sosial.
Selain itu, dia menjelaskan aturan ini bertujuan untuk memitigasi potensi permasalahan yang timbul dari keterlibatan influencer, termasuk potensi fraud dalam pemasaran ataupun rekomendasi investasi. Ketentuan terkait Influencer pada POJK 13/2025 terdapat pada Pasal 106 s.d 109.
"Adapun dalam ketentuan tersebut mengatur mengenai kewajiban bagi Perusahaan Efek sebagai Perantara Pedagang Efek (“PPE”) dan Perusahaan Efek Daerah (“PED”) yang melakukan kerja sama dengan Pegiat Media Sosial," katanya.
Sementara itu, intuk pegiat sosial yang melakukan penawaran untuk menjadi nasabah PPE dan PED, harus memiliki izin sebagai mitra pemasar PPE.
Serta, memberikan analisis atau rekomendasi atas efek atau produk, harus memiliki izin sebagai penasihat investasi.
"Dengan demikian, pengaturan tersebut bertujuan untuk memitigasi potensi permasalahan yang timbul dari keterlibatan pegiat media sosial, termasuk adanya fraud dalam pemasaran ataupun rekomendasi dalam berinvestasi," jelasnya.
Di samping itu, jika para pegiat media sosial terindikasi dengan tindak pidana pasar modal seperti melakukan penipuan, tipu muslihat dan memberikan informasi yang menyesatkan terkait investasi di Pasar Modal, maka OJK akan memberikan sanksi tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Kedepanya, Pengaturan Influencer/Pegiat Media Sosial keuangan akan dibuat secara khusus oleh OJK dan akan dimintakan tanggapan ataupun masukan kepada masyarakat," jelasnya.
TERPOPULER