REGIONAL:
Suara.com - Sarbumusi NU mengungkap fakta bahwa sebenarnya belum ada kesepakatan dengan DPR mengenai nasib sopir truk, setelah pertemuan dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Senin (4/8) awal pekan ini.
Dialog antara perwakilan pengemudi dengan DPR RI mengenai nasib para sopir di Indonesia, ternyata masih berjalan alot.
Sebelumnya, Dasco menuturkan bahwa tim bersama akan dibentuk guna pemenuhan aspirasi para sopir dan pengusaha logistik di tengah pelarangan truk ODOL berkendara di jalanan.
Presiden Sarikat Buruh Muslimin Indonesia Nahdlatul Ulama atau Sarbumusi NU, Irham Ali Saifuddin, menegaskan belum ada satu pun kesepakatan yang tercapai seusai pertemuan pihaknya dengan Dasco.
Dia menuturkan, masih menunggu adanya komitmen hitam di atas putih dari pemerintah sebelum memutuskan untuk terlibat dalam tim perumus kebijakan yang akan mengatur sektor transportasi pengemudi.
Meskipun ada tawaran dan permintaan maaf dari pimpinan DPR, Sarbumusi memilih untuk menahan diri hingga ada kejelasan substansi yang akan diperjuangkan.
"Pak Dasco sempat meminta maaf ke kami dan menawarkan kami untuk masuk tim perumus kebijakan. Secara prinsip kami tidak keberatan. Tapi kami belum membuat kesepakatan apapun," kata Irham, Rabu (5/8/2025).
Sikap hati-hati ini bukan tanpa alasan. Irham menegaskan, pihaknya menginginkan jaminan hukum yang kuat serta perlindungan yang komprehensif bagi para sopir.
Dia mengatakan, perlindungan itu harus hitam di atas putih dan berkekuatan hukum tetap, baik itu dalam bentuk rancangan undang-undang (RUU), peraturan pemerintah (PP), maupun produk hukum lainnya. Hal ini menjadi syarat mutlak sebelum mereka melangkah lebih jauh.
"Sebelum masuk tim, kami ingin mendapatkan kesepakatan tertulis beberapa hal. Di antaranya, harus dipastikan bahwa RUU atau PP atau aturan apapun itu harus memastikan klausul perlindungan bagi sopir, jaminan sosial, dan inklusi hak-hak mereka sebagai pekerja," tegasnya.
Selain jaminan substansi, Irham juga menyoroti masalah representasi dalam tim perumus yang rencananya akan dibentuk oleh DPR dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Ia meminta agar Federasi RBPI Sarbumusi NU, yang mengklaim mewakili suara mayoritas sopir yang turun ke jalan, diberi peran sentral untuk memimpin tim tersebut, bukan sekadar menjadi pelengkap.
"Karena kami adalah gerakan besar, kami ingin nge-lead tim ini. Bukan kelompok sopir yang diundang di pagi hari. Karena kami mendapatkan masukan dari kawan-kawan sopir di seluruh Indonesia yang ikut aksi beberapa waktu lalu bahwa organisasi sopir yang diundang DPR dan Menhub pagi hari kemarin tidak mewakili mereka," ujarnya.
Kekecewaan ini muncul setelah DPR dan Kemenhub menggelar pertemuan dengan kelompok sopir lain tanpa melibatkan perwakilan dari Federasi RBPI Sarbumusi NU, yang selama ini aktif mengorganisir aksi massa.
"Kami ungkapkan kekecewaan karena DPR dan Kemenhub membuat pertemuan dengan sopir truk tapi tidak ada di antara kami. Padahal pihak pengemudi yang diundang tidak pernah ikut aksi," tegas Irham.
Dalam pertemuannya dengan Dasco, Irham juga menekankan kontribusi masif para sopir terhadap perekonomian nasional yang mencapai Rp 1.000 triliun per tahun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
"Jangan lantas membuat kebijakan tanpa melibatkan mereka. Itu yang kami sampaikan ke Pak Dasco," jelasnya.
Terkait fenomena bendera 'One Piece' yang identik dengan gerakan para sopir, Irham meluruskan bahwa itu adalah murni gerakan sosial sebagai bentuk ekspresi kekecewaan. Ia meminta agar gerakan ini tidak dicurigai atau ditarik ke ranah politik.
"Sekali lagi saya minta ke semua pihak, gerakan One Piece sopir truk ini murni gerakan sosial untuk memperjuangkan hak mereka, jangan dicurigai sebagai gerakan politik. Kalau pun ada gerakan politik tertentu yang menumpang, kami pastikan bahwa yang seperti itu adalah penumpang gelap perjuangan kami. Tugas pemerintah untuk menertibkan yang seperti itu, jangan dilempar menjadi tugas kami," jelas Irham.
Simbol tersebut, menurutnya, adalah luapan kekecewaan karena ruang dialog yang mereka coba bangun tidak kunjung mendapat respons.
"Kami juga menjelaskan ke Pak Dasco bahwa bendera One Piece itu bentuk ekspresi kekecewaan sopir ke pemerintah. Kami mencoba kooperatif dan membuka diri untuk ruang dialog sosial dengan Menko IPK dan Menhub, tapi sampai sekarang tidak ditemui. One Piece hanya bentuk kekecewaan dan perlawanan kaum sopir yang tidak didengar. Jangan dicampur-adukkan dengan nasionalisme kebangsaan," terangnya.
TERPOPULER
