Suara.com - Video aksi aparat gabungan TNI dan Polri mencopot bendera anime One Piece di rumah warga Pondok Labu, Jakarta Selatan, viral di media sosial.
Peristiwa yang terjadi Selasa (5/8/2025) itu memicu perdebatan sengit antara warga dan aparat terkait batasan kebebasan berekspresi serta dasar hukum penindakan.
Dalam rekaman yang diunggah akun TikTok @kue.keringgg, seorang anggota TNI dan polisi terlihat mendatangi rumah warga yang memasang bendera bajak laut Topi Jerami di bawah Merah Putih.
Pemilik rumah, seorang pemuda, langsung mempertanyakan dasar hukum pencopotan bendera tersebut.
“Serius nanya, bukannya ini termasuk hak bebas berkarya? Ada dasarannya apa coba kalau bapak tahu?” tanya pemuda itu kepada anggota TNI berseragam loreng yang mengaku Babinsa setempat.
Aparat hanya meminta pemuda tersebut datang ke Koramil jika tidak terima, namun ia menolak.
“Diskusi di sini saja, transparansi. Kalau di Koramil ada apa-apa, bapak bisa menjamin?” balasnya.
Perdebatan berlangsung alot hingga akhirnya seorang pria berkaus oranye memanjat atap dan menurunkan bendera One Piece tersebut.
Aparat menyebut tindakan mereka berdasar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara.
Baca Juga: Dear Pemerintah, Ini Tips Menyikapi Pengibaran Bendera One Piece
Fenomena pengibaran bendera One Piece marak menjelang HUT ke-80 RI dan menuai pro-kontra. Sebagian warga menganggapnya ekspresi kreatif, sementara pemerintah khawatir mengurangi kesakralan Merah Putih.
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai pencopotan bendera pop culture ini sebagai tanda menguatnya sikap otoritarian pemerintah. Namun Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah adanya instruksi razia bendera One Piece dari pemerintah.
