Suara.com - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan keberpihakan pemerintah kepada petani. Dengan menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah.
Dan berani menghadapi mafia beras demi melindungi kepentingan petani, konsumen, serta menjaga stabilitas pangan nasional.
Mentan mengatakan salah satu kebijakan utama adalah menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah menjadi Rp6.500 per kilogram.
Sebagai wujud keberpihakan pemerintah pada petani sesuai arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.
"Kami sangat peduli pada petani sehingga kita naikkan HPP, harga pembelian pemerintah untuk gabah Rp6.500 (per kg) atas perintah Bapak Presiden (Prabowo Subianto)," kata Mentan dalam pernyataan di Jakarta, Minggu 24 Agustus 2025.
Amran menjelaskan, peningkatan HPP berhasil mendorong Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat.
Sehingga kesejahteraan petani membaik, yang sekaligus menunjukkan keseriusan pemerintah melindungi pelaku usaha tani dari tekanan harga.
Selain itu, pemerintah memastikan ketersediaan beras aman dengan stok lebih dari 4 juta ton, jauh lebih tinggi dibanding 2023–2024 yang saat itu hanya 1 juta ton.
"Yang dulunya (tahun) 2023-2024 kita impor dan stoknya kecil, itu hanya 1 juta ton lebih. Sekarang stok (beras) kita 4 juta ton lebih. Ini kita syukuri," tuturnya.
Dia menepis framing yang menyebut pemerintah tidak peduli kenaikan harga beras, dengan menegaskan langkah nyata perlindungan petani serta konsumen melalui berbagai kebijakan strategis dan terukur.
Menteri Pertanian menegaskan pihaknya juga siap berhadapan dengan oknum pengusaha yang mencurangi petani dan berusaha mengambil keuntungan dengan cara tidak bertanggung jawab.
Hal itu dilakukan demi menjaga kepentingan rakyat Indonesia.
Mentan menegaskan, meski Jepang mengalami kenaikan harga beras cukup tinggi, Indonesia patut bersyukur karena harga sudah mulai turun di 13 provinsi.
Berkat upaya keras pemerintah mengendalikan pasar di antaranya melalui operasi pasar murah dengan menggelontorkan 1,3 juta ton beras program Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP) mulai Juli-Desember 2025.
Pemerintah meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi isu negatif, karena seluruh langkah yang diambil merupakan bukti keberpihakan nyata terhadap petani, konsumen, serta menjaga kepentingan rakyat dan ketahanan pangan nasional.
TERPOPULER
