Suara.com - Pemerintah mulai melakukan uji publik kebijakan sebelum diimplementasikan ke masyarakat. Salah satunya, kebijakan soal program Berdaya Berusaha.
Uji publik yang digelar di Bandung Creative Hub ini bertujuan untuk menghimpun masukan, kritik, dan saran dari para praktisi di lapangan untuk menyempurnakan arah kebijakan program.
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison, menyebut model kolaboratif ini adalah standar baru cara kerja pemerintah.
"Partisipasi publik harus bermakna (meaningful participation), dimulai sejak hari pertama perancangan, bukan sekadar formalitas saat dokumen sudah final," ujarnya seperti dikutip Selasa (26/8/2025).
Dalam uji publik ini juga hadir puluhan CEO, akademisi, komunitas, dan perwakilan pemerintah daerah dalam uji publik ini menjadi bukti pemerintah turun langsung untuk merancang program bersama para pemangku kepentingan sejak tahap perancangan konsepsi.
Diskusi dalam Uji Publik ini dibagi ke dalam beberapa sesi breakout berdasarkan sub-sektor ekonomi kreatif, seperti kuliner, fesyen, kriya dan game.
"DNA yang saya bawa dari sektor swasta adalah obsesi untuk mendengar suara konsumen. Di pemerintahan, ‘konsumen’ kita adalah publik," imbuh Leontinus.
Seluruh masukan yang diterima dalam Uji Publik ini akan dikaji secara mendalam untuk memperkaya substansi dan model implementasi Program “Berdaya Berusaha”, memastikan kebijakan yang dihasilkan benar-benar relevan dan menjawab kebutuhan nyata di lapangan.
"Kami memilih Bandung karena kota ini adalah episentrum kreativitas. Masukan dari para praktisi di sini, mulai dari teman-teman di ITB, para CEO startup, hingga komunitas, akan menjadi fondasi untuk menyempurnakan program ini sebelum diluncurkan secara nasional. Program ini bukan lagi program Kemenko PM, tapi program kita semua," imbuhnya.
Adapun Program 'Berdaya Berusaha' sendiri dirancang untuk menjadi solusi terintegrasi dari hulu ke hilir bagi UMKM, ekonomi kreatif, dan koperasi.
TERPOPULER
