Market Data
Emas
Indeks Saham
Kurs Rupiah
Jual Rp2.860.000
Beli Rp2.735.000
IHSG ...
LQ45 ...
Srikehati
JII ...
USD/IDR 17.090

Kementerian PU Lepas Proyek Baru di IKN, Diserahkan ke OIKN

Achmad Fauzi | Suara.com

Rabu, 27 Agustus 2025 | 16:37 WIB
Kementerian PU Lepas Proyek Baru di IKN, Diserahkan ke OIKN
Istana Garuda KIPP IKN. [ANTARA]

Suara.com - Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumatuti menegaskan, pembangunan proyek baru di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur diserahkan ke Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN).

Kementerian PU hanya mengerjakan proyek-proyek yang telah berjalan sebelumnya dengan status kontrak tahun jamak atau multiyears.

"Iya, dilanjut OIKN. PU masih ada, di 2025 ada, 2026 juga masih ada. Kalau itu masih ada multi years contract, ya masih lanjut. Karena itu kan, pendanaannya kan terikat ya. Itu terkait dengan masalah jalan tol dan sebagainya. Itu masih ada," ujarnya saat ditemui di Indonesia Summit 2025 di Tribata, Jakarta, Rabu (27/8/2025).

Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (17/3/2025). (ANTARA/Aji Cakti)
Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (17/3/2025). (ANTARA/Aji Cakti)

Diana menyebut, Kementerian PU ke depan tidak menggarap proyek baru di IKN. Karena tupoksinya sudah berpindah ke OIKN yang mengawal pembangunan di IKN.

"Tapi memang kita tidak menambah lagi untuk kegiatan-kegiatan baru. Kita pokoknya melanjutkan pekerjaan yang masih dulu. Kalau yang baru-baru itu nanti dengan otorita IKN, kan sudah ada lembaga sendiri," jelasnya

"Kalau dulu memang belum ada lembaga sendiri, (digarap) Kementerian PU. Tapi kalau sekarang sudah ada otorita IKN, ya diserahkan. Biar fokus," sambung Diana.

Ia menegaskan, Kementeri PU hanya menyelesaikan proyek multiyears yang sudah berjalan sampai tuntas saja. "Kita enggak ada sisa-sisa lho ya. Kita kan melanjutkan, ya kan eggak ada sisa-sisa," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyebut pemerintah masih menganggarkan dana untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada tahun 2026.

Hanya saja, pemerintah hanya memberikan anggaran yang minim untuk pembangunan IKN tersebut.

Bendahara Negara ini mengungkapkan, setidaknya, pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp 6,3 triliun.

"Rp 6,3 triliun, kalau enggak salah ya. Nanti kalau salah saya koreksi lagi," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers di Kantor Ditjen Pajak, yang dikutip Sabtu (16/8/2025).

Untuk diketahui, Sri Mulyani menuturkan, total alokasi anggaran IKN selama 2022 hingga 2024 mencapai sekitar Rp 75 triliun, termasuk belanja nyata sebesar Rp 5,5 triliun untuk 2022 dan Rp 27 triliun untuk 2023.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Bukan Infrastruktur Besar, Daftar Proyek yang Dibangun di Era Pemerintahan Prabowo

Bukan Infrastruktur Besar, Daftar Proyek yang Dibangun di Era Pemerintahan Prabowo

Bisnis | Rabu, 27 Agustus 2025 | 13:29 WIB

SMGR Kantongi Kontrak Pembangunan Infrastruktur dan Hunian di Bekasi

SMGR Kantongi Kontrak Pembangunan Infrastruktur dan Hunian di Bekasi

Bisnis | Rabu, 27 Agustus 2025 | 09:52 WIB

Disebut Tak Masuk Program Prioritas , Apa Saja Infrastruktur yang Dibangun Prabowo di 2026?

Disebut Tak Masuk Program Prioritas , Apa Saja Infrastruktur yang Dibangun Prabowo di 2026?

Bisnis | Selasa, 19 Agustus 2025 | 16:04 WIB

Terkini

Perundingan AS-Iran Kacau, Trump Malah Nonton UFC Ketimbang Negosiasi Selat Hormuz

Perundingan AS-Iran Kacau, Trump Malah Nonton UFC Ketimbang Negosiasi Selat Hormuz

Bisnis | Minggu, 12 April 2026 | 10:49 WIB

Pemerintah Klaim Daya Beli Masyarakat Masih Kuat, Begini Datanya

Pemerintah Klaim Daya Beli Masyarakat Masih Kuat, Begini Datanya

Bisnis | Minggu, 12 April 2026 | 10:29 WIB

BI Sebut Kepercayaan Masyarakat Terhadap Ekonomi RI Tinggi

BI Sebut Kepercayaan Masyarakat Terhadap Ekonomi RI Tinggi

Bisnis | Minggu, 12 April 2026 | 10:10 WIB

Iran Tetapkan Tarif Selat Hormuz, Harga Bitcoin Malah Anjlok Parah

Iran Tetapkan Tarif Selat Hormuz, Harga Bitcoin Malah Anjlok Parah

Bisnis | Minggu, 12 April 2026 | 10:09 WIB

Danantara Rebut Pengelolaan Sekuritas Himbara, Mau Bentuk Holding Baru

Danantara Rebut Pengelolaan Sekuritas Himbara, Mau Bentuk Holding Baru

Bisnis | Minggu, 12 April 2026 | 09:55 WIB

Pertamina Wisuda 168 Binaan Usaha Ultra Mikro, Total Cuan hingga Rp2,7 Miliar

Pertamina Wisuda 168 Binaan Usaha Ultra Mikro, Total Cuan hingga Rp2,7 Miliar

Bisnis | Minggu, 12 April 2026 | 09:33 WIB

Purbaya Targetkan Legalisasi Rokok Ilegal Berlaku Mei 2026 demi Tambah Pendapatan Negara

Purbaya Targetkan Legalisasi Rokok Ilegal Berlaku Mei 2026 demi Tambah Pendapatan Negara

Bisnis | Minggu, 12 April 2026 | 07:30 WIB

Purbaya Siapkan Insentif Motor Listrik, Bagaimana Nasib Mobil Listrik?

Purbaya Siapkan Insentif Motor Listrik, Bagaimana Nasib Mobil Listrik?

Bisnis | Minggu, 12 April 2026 | 07:00 WIB

Aturan Baru OJK Minta Bank Biayai MBG hingga KDMP, Purbaya Klaim APBN Masih Cukup

Aturan Baru OJK Minta Bank Biayai MBG hingga KDMP, Purbaya Klaim APBN Masih Cukup

Bisnis | Minggu, 12 April 2026 | 03:31 WIB

Kementerian ESDM Lelet Urus RKAB, Perhapi: Banyak Perusahaan Tambang Tak Berfungsi

Kementerian ESDM Lelet Urus RKAB, Perhapi: Banyak Perusahaan Tambang Tak Berfungsi

Bisnis | Sabtu, 11 April 2026 | 22:25 WIB