Demo Meluas Bukan karena Asing, Tapi Masalah Perut!

Suara.com - Gelombang demonstrasi yang meluas di berbagai kota di Tanah Air bukan disebabkan oleh campur tangan asing, melainkan akibat jurang kesenjangan ekonomi yang semakin dalam.

Hal ini ditegaskan oleh Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti dalam diskusi virtual bertajuk di Persimpangan: Ketimpangan, Reformasi Fiskal, dan Masa Depan Ekonomi, Senin (1/9/2025).

"Ini bukan masalah intervensi asing, tapi masalah perut," kata Esther.

Menurutnya, pemicu utama aksi ini adalah faktor domestik yang menekan rakyat, mulai dari kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pemangkasan perlindungan bagi tenaga kerja, hingga gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang masif. Kondisi ini, kata Esther, memperparah ketidakpuasan publik.

Esther menyoroti perbandingan mencolok yang memperburuk rasa ketidakadilan sosial. Ia membandingkan rata-rata gaji buruh yang hanya sekitar Rp5 juta per bulan dengan gaji resmi anggota DPR yang mencapai Rp104 juta.

"Gaji anggota DPR 20 kali lipat lebih tinggi dari gaji buruh. Ini memperburuk rasa ketidakadilan sosial. UU ketenagakerjaan tidak memberi perlindungan memadai, sementara fasilitas DPR justru meningkat," ujarnya.

Esther memperingatkan, jika ketidakpuasan publik ini dibiarkan tanpa respons yang tepat, dampaknya bisa mengguncang stabilitas politik dan ekonomi. Gejolak yang terjadi, lanjutnya, berpotensi menekan nilai tukar rupiah dan melemahkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), seperti yang sudah terlihat dalam beberapa pekan terakhir.

"Kalau kondisi ini dibiarkan, saya khawatir ekonomi akan makin memburuk," tegas Esther.

Lebih jauh, Esther juga menyoroti ancaman terkikisnya kelas menengah akibat stagnasi upah, PHK, dan minimnya penciptaan lapangan kerja formal. Pelemahan kelas menengah akan menghantam konsumsi domestik yang selama ini menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk mencegah krisis ini, Esther mendorong pemerintah agar segera merealokasi anggaran negara. Ia menekankan, prioritas saat ini adalah menjaga daya beli masyarakat, bukan malah menambah beban lewat kenaikan pajak atau proyek besar. Pemerintah harus fokus menciptakan lapangan kerja baru melalui revitalisasi industri manufaktur dan penguatan rantai pasok domestik.

"Ketika daya beli kelas menengah turun, konsumsi pun melemah, dan akhirnya ekonomi bisa makin terkontraksi," pungkasnya.