Kepercayaan Rakyat ke Pemerintahan Prabowo Sudah Terkikis, Ini yang Perlu Dilakukan

Suara.com - Peneliti Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan mengatakan telah terjadi krisis legitimasi fiskal terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang memicu demonstrasi sejak akhir Agustus kemarin.

Ia mengatakan pemerintah perlu membangun kembali kepercayaan fiskal yang merupakan akar permasalahan dari protes besar-besaran dan menyebabkan jatuhnya banyak korban jiwa.

Gelombang demonstrasi yang merebak merupakan akumulasi keresahan masyarakat atas memburuknya kondisi ekonomi dan kepercayaan terhadap pemerintah yang kian menurun.

"Kalau pemerintah tidak bisa mengatasi akar permasalahan utamanya, krisis ini akan terus terjadi dan berulang. Karena itu, pemerintah harus bisa membangun kembali kepercayaan fiskal melalui empati dan keteladanan," kata Deni dalam media briefing di Jakarta, Selasa (2/8/2025).

Deni merinci dalam hal ini pemerintah perlu untuk menghentikan pemborosan anggaran hingga mengevaluasi tunjangan serta sikap para pejabat pemerintahan.

Langkah lain yang juga mendesak yaitu perlunya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi anggaran, memperbaiki layanan publik, serta meninjau ulang desain program prioritas pemerintah agar lebih efisien dan berkelanjutan.

Selain itu, Deni menilai dialog terbuka perlu diperluas, tidak hanya dengan buruh tetapi juga pelaku usaha.

"Pada dasarnya, tidak ada pertentangan antara buruh dan pengusaha. Kalau kita hanya mengancam pengusaha, itu justru akan memperburuk keadaan bagi semua pihak," katanya.

Oleh karena itu, reformasi ekonomi dan perbaikan iklim usaha harus menjadi prioritas agar lapangan kerja dapat terjaga dan ekonomi kembali pulih Dalam paparannya, Deni memandang aksi massa sepekan terakhir mencerminkan beban ekonomi yang semakin berat.

Meski pertumbuhan ekonomi relatif stabil, distribusinya masih timpang. Tingkat kemiskinan menurun, namun kelas menengah ikut tergerus.

Begitu juga dengan tingkat pengangguran terbuka yang rendah, namun jumlah pengangguran justru naik disertai maraknya PHK dan makin dominannya pekerjaan di sektor informal.

"Singkatnya, protes-protes ini merupakan akumulasi keresahan atas kesulitan hidup dan kekecewaan atas pemerintahan," tutur Deni.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif CSIS Yose Rizal Damuri menyarankan dalam kondisi global yang tak menentu, seharusnya pemerintah lebih cermat menggunakan instrumen fiskal.

"Instrumen fiskal itu seharusnya ditujukan untuk apa yang biasa disebut oleh para ekonom sebagai anti-cyclical, ketika kondisi perekonomian sedang memburuk, malah kemudian harus didorong fiskalnya agar bisa mendorong pertumbuhan," jelasnya.

Meski demikian, ia menilai hal itu belum terlihat. Kebijakan yang digulirkan selama ini masih belum memberikan insentif yang cukup bagi dunia usaha untuk bergerak lebih aktif.

Lebih lanjut, Yose menekankan pentingnya mengembalikan pendekatan teknokratis dalam perumusan kebijakan. Karena menurutnya selama ini, pendekatan tersebut kerap dikesampingkan, dan hanya menjadi alat pembenaran keputusan politik.

"Ada pendekatan-pendekatan teknokratis juga yang perlu diambil dan perlu diperhatikan. Semoga semua ini menjadi wake up call bagi semua pihak agar dapat menciptakan sistem demokrasi yang lebih baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tambahnya.

Adapun pada Kamis (28/8) hingga Minggu (31/8), aksi unjuk rasa berlangsung di berbagai daerah Indonesia. Di sejumlah lokasi, aksi berujung kericuhan bahkan memakan korban jiwa, sebagian besar dari kalangan masyarakat sipil yang bukan peserta aksi.