- Pemerintah Terbuka Kolaborasi dengan Siapapun untuk Rumuskan Kebijakan
- Pemerintah Gelontorkan Banyak Porgra Konkret Perkuat Sektor Riil
- Digitalisasi AI Justru Membuka Penciptaan Lapangan Kerja
Suara.com - Pemerintah terbuka terhadap semua pihak dalam merumuskan kebijakan ekonomi. Terutama soal penciptaan lapangan kerja melalui berbagai program strategis.
"Kami terbuka untuk usulan-usulan terhadap kebijakan yang bisa membuat penciptaan lapangan kerja dan membuat masyarakat punya kesempatan," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto seperti dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (5/9/2025).
Menko Airlangga menyampaikan berbagai program konkret untuk memperkuat sektor riil, mulai dari revitalisasi industri padat karya, stimulus bagi sektor pariwisata, dukungan terhadap perumahan rakyat melalui skema FLPP dan KUR, program Makan Bergizi gratis, Bantuan Subsidi upah, perluasan akses pembiayaan bagi UMKM dan petani, hingga kebijakan terkait ketenagakerjaan.
Seiring dengan masuknya lulusan baru ke pasar kerja, Pemerintah mengusulkan agar perusahaan besar membuka kesempatan magang industri selama 6 bulan dengan pemberian honorarium.
![Pencari kerja memadati area gelaran Jakarta Job Fair 2025 di GOR Pancoran, Jakarta, Selasa (29/4/2025). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/04/29/11357-jakarta-job-fair-para-pencari-kerja-lowongan-kerja.jpg)
Program tersebut bukan sekadar kerja praktik, melainkan kesempatan nyata bagi para lulusan untuk mendapatkan pengalaman kerja dan keterampilan, sekaligus membantu perusahaan dalam menemukan talenta baru yang potensial.
Selain itu, Pemerintah juga mendorong pengembangan sektor pariwisata, sejalan dengan kebijakan pembukaan bandara-bandara internasional baru.
Dunia usaha diharapkan dapat memanfaatkan peluang ini untuk memperkuat kawasan wisata unggulan yang menjadi andalan pertumbuhan ekonomi daerah.
Pada saat yang sama, transformasi digital juga dipacu dengan pemanfaatan kecerdasan buatan yang diproyeksikan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
"Digitalisasi, termasuk AI, itu akan memperkerjakan tenaga kerja yang banyak. Nah, oleh karena itu, pengusaha akan mendorong itu. Jadi ini sekarang sebetulnya akselerasinya akan menjadi semakin tinggi. Tadi disampaikan untuk data labeling saja, itu membutuhkan 10 ribu tenaga kerja," imbuhnya.
Baca Juga: Gubernur BI Blak-blakan: Jurus Pamungkas Dongkrak Ekonomi RI di 2026!
Di sisi lain, Pemerintah juga mendorong percepatan Proyek Strategis Nasional, termasuk rencana pembangunan Giant Sea Wall sebagai program unggulan untuk melindungi masyarakat pesisir dari dampak perubahan iklim.
Proyek tersebut nantinya akan dilaksanakan secara bertahap dan penawaran kerja sama telah dibuka dengan sejumlah negara mitra seperti Tiongkok, Korea, Jepang, hingga negara-negara Eropa.
Lebih lanjut, komitmen Indonesia di kancah global juga terus diperkuat. Menko Airlangga menyebutkan bahwa IEU-CEPA direncanakan akan ditandatangani pada 23 September 2025 mendatang.
Selain itu, Pemerintah akan melanjutkan perundingan perdagangan dengan Amerika Serikat. Kemudian, Indonesia juga mencatat kemenangan di WTO dalam sengketa biodiesel dan nikel, yang menunjukkan posisi tegas Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan nasional.
Seluruh kebijakan tersebut diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, memperluas penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing Indonesia.