- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa siap menaikkan defisit APBN di atas 3% jika ada perintah Presiden atau DPR.
- Pertimbangan kenaikan defisit muncul setelah adanya penilaian negatif dari lembaga pemeringkat internasional beberapa waktu lalu.
- Saat ini pemerintah tetap mematuhi batas defisit APBN 3% sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023.
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mempertimbangkan untuk menaikkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di atas 3 persen apabila ada perintah dari Presiden RI Prabowo Subianto maupun anggota DPR RI.
"Oh, saya enggak tau (keputusan jika DPR-Presiden sepakat defisit APBN naik: red). Kalau perintah kan kita jalankan. Kita kan cuma tangan Presiden," kata Purbaya saat ditemui di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (13/3/2026).
Purbaya sendiri beralasan kalau pertimbangan menaikkan defisit APBN 3 persen usai adanya penilaian negatif dari lembaga pemeringkat internasional beberapa hari belakangan.
Bendahara Negara juga menyinggung kalau saat ini banyak negara tetangga yang justru defisit anggaran melebihi 3 persen, tapi tidak ada masalah.
"Sebenarnya kalau secara fair, kan sekeliling kita sudah sedikit yang di bawah 3 persen, hampir enggak ada malah," lanjutnya.
Purbaya mengatakan kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia malah lebih cepat meskipun defisit APBN 3 persen. Ia menyinggung negara lain seperti Vietnam dengan defisit melebihi 4 persen, India 5-6 persen, Eropa, Amerika Serikat, Korea Selatan, hingga Jepang.
"Jadi kalau dari angka itu saja harusnya enggak ada masalah," imbuh dia.
Ia juga mengklaim kalau banyak negara luar yang mempelajari kondisi ekonomi Indonesia, di mana defisit APBN di bawah 3 persen tapi pertumbuhan ekonomi kencang.
Tapi dia juga memastikan kalau untuk saat ini Pemerintah tetap mematuhi batas defisit APBN 3 persen sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.
Baca Juga: Jelang Lebaran, Prabowo Larang Keras Menteri dan Pejabat Gelar Open House Mewah
"Tapi yang jelas, sampai saat sekarang ya kita akan menjalankan kebijakan fiskal secara prudent (hati-hati)," jelasnya.
