Menhub Resmi Buka Posko Angkutan Lebaran 2026, Operasi Berlaku Hingga 30 Maret

Suara.com - Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi, resmi membuka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2026 di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat (13/3/2026).

Posko tersebut akan menjadi pusat koordinasi nasional berbagai instansi dalam mengawal arus mudik dan arus balik Lebaran tahun ini.

Menhub Dudy, mengatakan posko ini dibentuk untuk memperkuat koordinasi antarinstansi agar penyelenggaraan angkutan Lebaran dapat berjalan aman, nyaman, dan selamat bagi masyarakat.

“Ini adalah posko di mana seluruh stakeholder berkoordinasi, menyiapkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan pelaksanaan angkutan mudik dan balik," ujar Dudy di Kantor Kemenhub, Jumat (13/3/2026).

"Sehingga tercipta koordinasi dan sinergi antara seluruh stakeholder dengan harapan bahwa dengan koordinasi, kolaborasi, sinergi, kita bisa menciptakan sebuah layanan perjalanan angkutan Lebaran yang aman, nyaman, dan selamat buat saudara-saudara kita yang akan melakukan perjalanan mudik,” terang Dudy.

Ia menjelaskan, posko tersebut didirikan serentak di berbagai wilayah Indonesia dan akan memantau pergerakan transportasi di seluruh wilayah Indonesia selama periode mudik Lebaran.

“Posko ini bersifat nasional sehingga kita akan meng-cover seluruh wilayah Nusantara selama masa mudik Lebaran dari mulai tanggal 13 (Maret) hari ini sampai dengan tanggal 30,” kata dia.

Menurut Dudy, keberadaan posko ini juga penting untuk mempercepat penanganan jika terjadi gangguan perjalanan selama masa mudik.

“Sinergi ini kita perlukan supaya kita betul-betul bisa melayani secara optimal kepada masyarakat. Bisa melakukan koordinasi secara tepat, cepat, apabila ada terdapat hal-hal yang perlu ditangani sesegera mungkin,” ucapnya.

Posko tersebut melibatkan berbagai instansi yang terkait dengan penyelenggaraan transportasi dan keselamatan perjalanan selama Lebaran.

“Di sini hadir dari pihak Polri, Kakorlantas yang sangat membantu kami, dari Basarnas, kemudian BMKG dengan informasi-informasinya, dari BNPB tadi mengingatkan betapa pentingnya kita melakukan mitigasi,” ujar Dudy.

Selain itu, sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) yang berkaitan dengan transportasi juga terlibat dalam operasional posko tersebut.

“Hadir juga dari BUMN, ada Jasa Marga, Jasa Raharja, kemudian dari seluruh pejabat yang terkait di Kementerian Perhubungan maupun kementerian lain,” pungkasnya.