- Rusun menjadi solusi utama mengatasi keterbatasan lahan pemukiman di Jakarta.
- Jakarta fokus membangun rusun yang terintegrasi dengan sistem transportasi umum.
- Jakarta memiliki sekitar 32.000 unit rusun.
Suara.com - Rumah susun (rusun) atau hunian vertikal merupakan solusi utama untuk mengatasi keterbatasan lahan di Jakarta, demikian dikatakan Kepala Bidang Permukiman Dinas Perumahan DKI Jakarta Retno Sulistyaningrum pada Jumat (12/9/2025).
Dia menjelaskan luas wilayah Jakarta hanya 664 kilometer persegi dan 40 persen di antaranya untuk hunian. Dengan jumlah penduduk 10,6 juta jiwa, maka kebutuhan rumah mencapai sekitar 288.000 unit.
“Kenapa harus rusun? Kita sudah sama-sama tahu bahwa luas Jakarta itu kurang lebih sekitar 664 kilometer persegi, untuk peruntukan hunian sesuai dengan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) itu sekitar 40 persen. Jadi, kalau dihitung itu sekitar 271 kilometer persegi," kata Retno di Jakarta, Jumat (12/9/2025).
Lebih lanjut, dia mengatakan lonjakan harga tanah membuat banyak warga sulit membeli rumah tapak. Kondisi ini pun dinilai berisiko memunculkan kawasan kumuh.
Maka dari itu, ke depan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan pembangunan rusun yang terhubung dengan transportasi umum berbasis transit atau transit oriented development (TOD) untuk memudahkan warga dalam beraktivitas.
Dia menambahkan saat ini Pemprov DKI memiliki sekitar 32.000 unit rumah susun. Jika tidak dikelola dengan serius, maka dikhawatirkan dapat menimbulkan persoalan di kemudian hari.
"Kami punya target tahun 2027, mungkin UPRS (Unit Pengelola Rumah Susun) akan meningkat menjadi BLUD (Badan Layanan Umum Daerah). Harapannya seperti itu," tegas Retno.
Selain rusun berbasis TOD, sambung dia, pembangunan sejumlah rumah susun sederhana sewa (rusunawa) saat ini sudah berjalan dengan pendekatan sosial-ekonomi, di antaranya terdiri dari rusun padat karya yang berjumlah sekitar 381 unit, Rusun Rorotan IX 484 unit, dan Rusun Marunda 288 unit.
"Sosial ekonomi juga kami pikirkan, maka terbit Instruksi Gubernur Nomor 131 Tahun 2016. Semua SKPD harus mendukung semua kegiatan sosial ekonomi di rusunawa supaya bisa meningkatkan taraf hidup," tutur Retno.
Sementara itu, pada 2017, tercatat di Jakarta ada 445 RW kumuh, dan saat ini Pemprov DKI bersama Badan Pusat Statistik sedang mengevaluasi data tersebut, yang ditargetkan rampung pada akhir 2025.
Sejalan dengan evaluasi itu, Perumda Pembangunan Sarana Jaya tengah fokus menyediakan hunian terjangkau.
Direktur Utama Sarana Jaya Andira Reoputra menyebutkan sejumlah proyek strategis telah berjalan, di antaranya 740 unit rumah di Pondok Kelapa dengan harga Rp500-600 juta per unit dan lebih dari 1.100 unit hunian terjangkau di Cilangkap.
“Tugas kami adalah memastikan penyediaan hunian dan kawasan komersial yang terpadu agar warga memiliki kualitas hidup yang lebih baik," ujar Andira.
TERPOPULER
