Infografis
- Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) menghadapi tantangan serius.
- Banggar menolak mempersetujui tambahan anggaran.
- Proyek era Presiden Jokowi itu terancam mangkrak?
Suara.com - Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) menghadapi tantangan serius. Badan Anggaran (Banggar) DPR secara tegas menolak permintaan tambahan anggaran sebesar Rp14,92 triliun dari Otorita IKN. Akibatnya, pagu anggaran OIKN untuk tahun 2026 tidak berubah, tetap di angka Rp6,2 triliun.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, tak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Menurutnya, penolakan ini akan berdampak langsung pada progres pembangunan IKN tahap kedua yang mencakup kawasan legislatif dan yudikatif.
"Ya, pasti akan mempengaruhi. Bisa mundur lagi," ujar Basuki saat ditemui di Kompleks DPR, Senin (15/9/2025).
Penolakan ini menjadi pukulan telak, terutama karena pembangunan IKN di era Presiden Prabowo Subianto memiliki target yang sangat spesifik. Ekosistem legislatif dan yudikatif di IKN ditargetkan selesai pada tahun 2028, sesuai dengan visi Prabowo untuk menjadikan IKN sebagai ibu kota politik pada tahun tersebut.
Basuki menjelaskan, usulan tambahan anggaran itu sebenarnya masuk dalam kerangka anggaran Rp48,8 triliun yang dibutuhkan untuk pembangunan IKN selama tiga tahun ke depan. Dana ini vital untuk menyelesaikan gedung-gedung pemerintahan, hunian, dan infrastruktur pendukung lainnya.
Asal tahu saja megaproyek senilai Rp466 triliun itu masih terus digarap pengerjaannya, meski demikian sejumlah tantangan menghampiri mulai dari investor global mundur hingga seretnya APBN dalam membiayai proyek era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
