Infografis
- Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Ottawa, kedua negara secara resmi meneken penandatanganan Nota Kesepahaman Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA CEPA).
- Kesepakatan ini membuka jalan bagi perluasan akses pasar dan kepastian hukum bagi kedua negara. Melalui ICA CEPA, Kanada berkomitmen untuk menghapus 90,5% tarif impor terhadap produk asal Indonesia.
- Implementasi ICA CEPA diproyeksikan akan memberikan dampak ekonomi yang luar biasa. Ekspor Indonesia ke Kanada diprediksi melonjak hingga US$11,8 miliar (sekitar Rp190 triliun) pada tahun 2030.
Suara.com - Sebuah tonggak bersejarah terukir dalam hubungan Indonesia dan Kanada. Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Ottawa, kedua negara secara resmi meneken penandatanganan Nota Kesepahaman Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA CEPA).
Perjanjian dagang komprehensif ini ditandatangani di sela-sela pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo dan Perdana Menteri Kanada Mark Carney, pada Rabu (24/9/2025) waktu setempat.
"Saya sangat senang berada di sini untuk penandatanganan CEPA dan saya pikir ini akan menjadi momen bersejarah. Ini akan terbukti sebagai tonggak yang signifikan," ujar Prabowo, menyambut baik kesepakatan ini.
Kesepakatan ini membuka jalan bagi perluasan akses pasar dan kepastian hukum bagi kedua negara. Melalui ICA CEPA, Kanada berkomitmen untuk menghapus 90,5% tarif impor terhadap produk asal Indonesia. Di sisi lain, Indonesia memberikan liberalisasi sebesar 85,8% pos tarif untuk produk Kanada.
Implementasi ICA CEPA diproyeksikan akan memberikan dampak ekonomi yang luar biasa. Ekspor Indonesia ke Kanada diprediksi melonjak hingga US$11,8 miliar (sekitar Rp190 triliun) pada tahun 2030. Selain itu, perjanjian ini juga diproyeksikan akan meningkatkan PDB nasional sebesar 0,12% dan peningkatan investasi sebesar 0,38%.
Lebih dari sekadar penghapusan tarif, perjanjian ini juga mencakup aspek-aspek penting lainnya. ICA CEPA menjamin transparansi regulasi, perlindungan investasi, serta memperkuat kerja sama di bidang pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), lokapasar digital, hak kekayaan intelektual, dan perdagangan berkelanjutan.
