Pembiayaan Iklim Jadi Tantangan, Indonesia Butuh USD 28 Miliar untuk Transisi Hijau

Suara.com - Upaya Indonesia untuk mewujudkan transisi hijau dan menghadapi perubahan iklim dihadapkan pada tantangan besar dalam hal pendanaan.

Pemerintah memperkirakan kebutuhan dana untuk pembiayaan iklim mencapai USD 28 miliar atau sekitar Rp 3.500 triliun, sementara kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya mampu menutupi sekitar 15 persen dari total kebutuhan tersebut.

Wakil Menteri Luar Negeri, Arif Havas Oegroseno, menegaskan aspek pembiayaan menjadi elemen penting dalam diplomasi ekonomi global, terutama dalam konteks perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan.

"Bicara tentang climate change, tidak bisa lepas dari yang namanya financing. Itu berlaku berbagai di forum apapun di dunia,' ujar Havas dalam acara IGCN Annual Members Gathering 2025 di Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Havas menjelaskan, Indonesia telah melakukan asesmen terhadap kebutuhan dana mitigasi perubahan iklim dan dampaknya terhadap lingkungan. Hasilnya, kebutuhan pembiayaan yang mencapai USD 28 miliar tidak bisa hanya bergantung pada APBN.

"Berapa APBN sanggup? 15 persen. Sisanya? Ya kita berusaha mencari dari sumber-sumber dana lainnya termasuk dana multilateral, private sector funding, loan, donor dan lainnya," katanya.

Menurutnya, strategi pembiayaan hijau Indonesia harus bersifat kolaboratif dan inovatif, melibatkan sektor swasta, lembaga internasional, serta instrumen keuangan baru seperti obligasi hijau (green bond) dan sukuk hijau.

"What Indonesia can do is leading by example, dalam elemen-elemen financing dan efisiensi. Indonesia terus aktif secara kreatif, engaging sector-sector untuk mencari kemungkinan-kemungkinan lainnya terkait ecofinancing," tegas Havas.

Sementara itu, UN Resident Coordinator in Indonesia, Gita Sabharwal, menilai langkah Indonesia harus didukung dengan mobilisasi pembiayaan inovatif agar transisi menuju ekonomi hijau dapat berjalan berkelanjutan.

“Waktu untuk perubahan bertahap telah berlalu. Kini saatnya kita bertindak berani dan berinvestasi dengan bijak untuk menjadikan keberlanjutan sebagai keunggulan strategis bagi sektor swasta Indonesia dan masyarakatnya," imbuhnya.

Gita menambahkan, PBB berkomitmen mendukung langkah Indonesia melalui berbagai skema pendanaan berkelanjutan seperti corporate SDG bonds, blue bonds, dan green sukuk yang dapat memperkuat pembangunan nasional sekaligus kinerja bisnis.

Dari sisi pemerintah, Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo AA Teguh Sambodo, menegaskan bahwa keberlanjutan merupakan kunci bagi masa depan Indonesia.

"Delapan puluh tahun Indonesia adalah momentum refleksi sekaligus proyeksi. Kita mendorong perwujudan green economy dan circular economy menjadi mesinnya. Namun kompas dan mesin hanya bermakna jika dijalankan bersama: pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat harus seiring," bebernya.

Leonardo menekankan, kemitraan lintas sektor sangat dibutuhkan agar pembiayaan hijau tidak hanya menjadi wacana, tetapi juga implementasi nyata yang mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.