Jelang 1 Tahun, Mantan Menteri ESDM Kritik Pemerintahan Prabowo-Gibran

Suara.com - Mendekati satu tahun masa pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, sorotan tajam datang dari berbagai kalangan.

Mantan Menteri ESDM yang kini menjabat Rektor Universitas Harkat Negeri, Sudirman Said, menilai saatnya dilakukan koreksi menyeluruh terhadap tata kelola negara, menyebut sumber utama kendala pemerintah ada pada fungsi kepemimpinan dan keteladanan moral.

Hal ini disampaikan Sudirman dalam Dialog Forum Warga Negara bertajuk ‘Bisul-Bisul Permasalahan Bangsa, Dimana Akarnya?’ pada Selasa kemarin.

"Satu tahun pertama sudah cukup bagi masyarakat untuk menilai dan menjadi ajang pembelajaran bagi pemerintah dalam menghadapi dinamika politik dan persoalan bangsa," kata Sudirman.

Sudirman Said secara blak-blakan menunjuk kelemahan pada moralitas kepemimpinan sebagai biang keladi rusaknya tata kelola negara.

“Permasalahan utama adalah fungsi kepemimpinan dan keteladanan moralnya. Itulah penyebab pokok mengapa urusan negara remuk di mana-mana,” tegas Sudirman.

Ia menambahkan, publik masih menantikan langkah konkret dari Presiden Prabowo untuk mengatasi berbagai masalah, mulai dari Tim Reformasi Polri yang kontroversial hingga penindakan terhadap mafia minyak dan kasus hukum lainnya. "Tentu ini perlu kepemimpinan moral," ujarnya, menekankan bahwa hanya dengan moral yang baik, negara dapat dibawa ke arah yang lebih baik.

Di kesempatan yang sama, sorotan tajam diarahkan pada praktik korupsi di kalangan pejabat. Chandra M. Hamzah, Wakil Ketua KPK periode 2007–2011, menyoroti maraknya “monetisasi kewenangan”.

Menurut Chandra, korupsi bukan sekadar penyalahgunaan dana, tetapi penggunaan kepentingan publik sebagai aset pribadi. Ia menyebut Indonesia telah merdeka dari kolonialisme, namun belum merdeka dari feodalisme.

“Feodalisme dulu didasarkan pada penguasaan tanah, sekarang bentuknya penguasaan terhadap sektor pertanian, pertambangan, dan bahkan haji,” ungkap Chandra. Ia menyimpulkan, untuk memberantas korupsi, feodalisme modern ini yang harus diberantas.

Sementara itu, Shofwan Al Banna dari Universitas Indonesia menyoroti kebijakan luar negeri. Ia melihat adanya pola baru dibandingkan era sebelumnya, namun mengingatkan bahwa bobot kebijakan luar negeri sangat ditentukan oleh kondisi domestik.

“Foreign policy begins at home,” katanya, menegaskan bahwa jika tata kelola domestik berantakan, pernyataan yang kuat di forum internasional tidak akan memiliki dampak yang memadai.

Forum Warga Negara secara keseluruhan menyerukan agar presiden lebih menjiwai penderitaan rakyat, mengembalikan supremasi hukum, dan menampilkan moral leadership yang berpihak pada kepentingan publik, khususnya menanggapi kekhawatiran akan maraknya militerisme di ruang publik.