Infografis
-
OJK blokir 2.422 nomor debt collector pinjaman online ilegal.
-
Satgas PASTI temukan 22.993 nomor telepon dilaporkan korban penipuan.
-
Sektor perbankan dan fintech dominasi pengaduan layanan konsumen OJK.
Suara.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus menindak tegas ribuan entitas keuangan ilegal sepanjang tahun ini. Salah satunya mengenai penagih utang atau debt collector yang meresahkan masyarakat.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan pihaknya bersama Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) telah memblokir 2.422 nomor kontak debt collector.
"Satgas PASTI menemukan nomor kontak pihak penagih (debt collector) pinjaman online ilegal dan telah mengajukan pemblokiran terhadap 2.422 nomor kontak kepada Kementerian Komunikasi dan Digital RI," ujar dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (13/10/2025).
Selain itu, Satgas PASTI memonitor laporan penipuan di Indonesia Anti-Scam Center (IASC) dan menemukan sebanyak 22.993 nomor telepon yang dilaporkan oleh korban penipuan.
"Menindaklanjuti hal tersebut, Satgas PASTI telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital RI untuk pemblokiran nomor dimaksud," imbuhnya.
Selain itu, Dia memaparkan sejak 1 Januari hingga 22 September 2025 terdapat 372.958 permintaan layanan melalui Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK). Termasuk 37.295 pengaduan yang sudah diterima.
Dari jumlah pengaduan tersebut, 14.335 pengaduan berasal dari sektor perbankan, 13.784 dari industri financial technology, 7.438 dari perusahaan pembiayaan, 1.170 dari perusahaan asuransi.
"Serta sebanyak 568 dari sektor pasar modal dan industri keuangan non-bank lainnya," jelasnya.
Untuk itu, OJK terus meningkatkan literasi keuangan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan agar warga bisa mengenai aktivasi keuangan ilegal yang bisa merugikan.
Baca Juga: OJK Pastikan Kinerja Industri Perbankan Makin Kuat, Ini Buktinya
"Upaya peningkatan literasi keuangan tersebut didukung oleh penguatan program inklusi keuangan melalui kolaborasi dalam Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di seluruh provinsi (38 Provinsi) dan Kabupaten/Kota (514 Kabupaten/Kota) di Indonesia," jelasnya.
