Infografis
- Kejagung dikabarkan tengah mengusut kasus dugaan korupsi pajak besar-besaran yang melibatkan pegawai pajak.
- Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, membenarkan adanya tindakan penggeledahan.
- Pihak DJP memastikan bahwa pihaknya menghormati penuh proses hukum yang sedang berjalan.
Suara.com - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan kembali diguncang isu integritas. Kejaksaan Agung (Kejagung) dikabarkan tengah mengusut kasus dugaan korupsi pajak besar-besaran yang melibatkan pegawai pajak dengan wajib pajak perusahaan untuk tahun buku 2016 hingga 2020.
Meskipun kasus ini terjadi pada periode sebelum Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menjabat, sorotan tetap tertuju pada Kemenkeu karena kasus ini menyangkut integritas instansi di bawah komandonya.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, membenarkan adanya tindakan penggeledahan di sejumlah tempat terkait kasus ini.
"Benar, ada tindakan hukum berupa penggeledahan di beberapa tempat terkait dugaan tindak pidana korupsi memperkecil kewajiban pembayaran perpajakan perusahaan/wajib pajak tahun 2016-2020," kata Anang, Senin (17/11/2025).
Anang mengungkap modus yang dilakukan adalah adanya dugaan permainan pajak yang melibatkan oknum pegawai DJP. Para pegawai ini diduga diberikan imbalan atau suap oleh perusahaan wajib pajak untuk memperkecil kewajiban pembayaran perpajakan.
Kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan, dan sejumlah saksi telah diperiksa. Namun, Kejagung hingga kini belum bersedia mengungkap perusahaan mana yang terlibat dalam dugaan suap tersebut.
Menanggapi penggeledahan dan penyidikan Kejagung, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli, memastikan bahwa pihaknya menghormati penuh proses hukum yang sedang berjalan.
“Saat ini kami masih menunggu keterangan resmi dari instansi yang terkait. Kami akan menyampaikan perkembangan lebih lanjut apabila sudah tersedia informasi resmi yang dapat disampaikan kepada publik,” kata Rosmauli dalam pernyataan resmi, Selasa (18/11/2025).
Rosmauli menegaskan bahwa penegakan hukum merupakan bagian penting dalam menjaga integritas instansi di bawah Kemenkeu.
Baca Juga: Beririsan dengan Kasus Chromebook, KPK akan Limpahkan Perkara Korupsi Google Cloud ke Kejagung
