OJK Siapkan Tanda Khusus Bagi Emiten Tak Penuhi Free Float, Paksa Transparansi atau Delisting?

Suara.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) kian serius membenahi kualitas likuiditas pasar modal tanah air. Kali ini, regulator membidik emiten yang memiliki porsi saham publik (free float) rendah lewat instrumen notasi khusus.

Langkah ini menyusul rencana ambisius BEI untuk mengerek ambang batas free float dari semula 7,5% menjadi 15%. Bagi perusahaan tercatat yang gagal memenuhi tenggat, siap-siap "rapornya" ditandai oleh otoritas.

Pjs Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari atau yang akrab disapa Kiki mengungkapkan bahwa meski emiten diberi kelonggaran untuk memenuhi aturan ini secara bertahap dalam satu hingga dua tahun, transparansi kepada investor tetap menjadi prioritas utama.

"Ini sebenarnya memberikan kemudahan buat investor untuk melakukan pemilihan terhadap saham-saham yang mereka investasikan," ujar Kiki dalam konferensi pers di Gedung BEI, Jakarta, Jumat (20/2/2026).

Senada dengan OJK, Pjs. Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, memastikan regulasi notasi khusus ini tinggal menunggu ketuk palu penyesuaian Peraturan IA yang saat ini digodok bersama OJK.

"Sesuai dengan target, peraturan itu sudah akan efektif di bulan Maret nanti," tegas Jeffrey kepada awak media.

Meski BEI telah menyediakan fasilitas hot desk untuk ruang konsultasi emiten, Jeffrey tidak menampik adanya konsekuensi terberat bagi perusahaan yang membandel, yakni penghapusan pencatatan saham secara paksa alias delisting.

"Potensi (delisting) itu ada, tetapi itu tentu effort terakhir yang kita harapkan. Tentu masih ada waktu untuk bisa memenuhi itu," tambahnya, merujuk pada diskusi yang masih berlangsung dengan asosiasi terkait tenggat waktu final.

Kebijakan ini bukan tanpa risiko. Penyesuaian batas 15% diprediksi akan memaksa pasar menyerap tambahan suplai saham hingga Rp187 triliun. Namun, BEI optimistis lonjakan suplai ini akan diimbangi oleh permintaan (demand) yang kuat.

Salah satu strateginya adalah melalui lobi intensif dengan penyedia indeks global seperti MSCI dan FTSE. Jeffrey berharap, perbaikan struktur free float ini justru memancing dana asing baru masuk ke Indonesia.

Selain faktor asing, amunisi domestik juga dinilai cukup mumpuni. Pelonggaran aturan investasi bagi dana pensiun dan asuransi, serta ledakan 1,9 juta investor ritel baru sejak awal tahun 2026, diharapkan menjadi bantalan kuat bagi pasar modal Indonesia.