Bos Djarum Victor Hartono Terseret Kasus Dugaan Korupsi Tax Amnesty, Purbaya: Bukan Zaman Sekarang!

Suara.com - Sebuah kasus dugaan korupsi pajak berskala besar kembali mencuat, kali ini menyeret nama konglomerasi raksasa Grup Djarum milik keluarga Hartono.

Kejaksaan Agung (Kejagung) dikabarkan tengah menyidik kasus dugaan korupsi terkait pelaksanaan program Tax Amnesty periode 2016–2020.

Indikasi keterlibatan Grup Djarum terendus setelah Kejagung melakukan penggeledahan di sejumlah rumah pejabat pajak yang diduga terlibat dalam skandal tersebut. Direktur Utama PT Djarum, Victor Hartono pun harus dicekal ke luar negeri atas kasus ini.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, membenarkan bahwa kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan. Bahkan, Kejagung telah berkoordinasi dengan Kementerian Imigrasi untuk melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap sejumlah petinggi Djarum dan oknum pajak yang terseret.

Menanggapi kasus yang melibatkan nama besar di kancah ekonomi nasional ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan dukungannya penuh terhadap proses penyelidikan yang dilakukan Kejagung.

“Saya belum dapat laporan dari Pak Jaksa Agung, tapi saya pikir biar saja berjalan,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita Edisi November, Kamis (20/11/2025).

Purbaya membenarkan bahwa beberapa pegawai Kementerian Keuangan telah dipanggil oleh Kejagung untuk memberikan kesaksian. "Beberapa orang kita dipanggil ke sana untuk memberi pernyataan, kesaksian apa yang terjadi pada waktu itu. Saya pikir biar saja kasus ini berjalan,” katanya.

Meskipun kasus ini melibatkan pejabat pajak dan terjadi di era tax amnesty (masa lalu), Purbaya membantah bahwa upaya Kemenkeu mengimbau pegawai Ditjen Pajak (DJP) untuk bekerja lebih serius berkaitan dengan penyelidikan Kejagung ini.

“Saya enggak pernah bersih-bersih, mereka sendiri. Yang kita ini adalah mengimbau teman-teman pajak kerja lebih serius saja. Itu kan di masa lalu, bukan zaman sekarang, dan saya nggak tahu seberapa kuat kasus itu. Biar aja Kejaksaan yang memprosesnya,” tegas Purbaya.

Ia juga menolak berspekulasi mengenai kuat tidaknya kasus ini atau kelompok tertentu yang terlibat. Purbaya menyerahkan sepenuhnya kepada Kejagung untuk menjelaskan detail kasus kepada publik, menegaskan bahwa ini adalah kasus tax amnesty dan bukan persoalan perusahaan yang menunggak pajak.

Sebelumnya, Grup Djarum mengaku belum mendapatkan pemberitahuan resmi baik dari Kejaksaan Agung maupun Direktorat Jenderal Imigrasi terkait pencekalan Direktur Utama PT Djarum Victor Rachmat Hartono atau Victor Hartono.

Corporate Communication Manager Grup Djarum Budi Darmawan pada Kamis (20/11/2025) mengatakan pihaknya bahkan baru mengetahui informasi tentang pencekalan Victor Hartono dari media.

"Assalamualaikum Mas Fauzi, mengenai kabar pencekalan, kami baru mengetahui dari media," terang Budi kepada Achmad Fauzi dari Suara.com di Jakarta.

Saat dikonfirmasi lebih lanjut, apakah itu berarti Djarum belum menerima surat resmi pencekalan dari Kejagung maupun Dirjen Imigrasi, Budi membenarkan.

"Betul Mas," tegas dia.