- Tol Gilimanuk-Mengwi 96,84 km ditargetkan beroperasi 2031 dengan investasi Rp12,7 triliun.
- Kehadiran tol diproyeksikan memangkas waktu tempuh Gilimanuk-Mengwi dari 6 jam menjadi 3 jam.
- Gubernur Bali soroti nasib lahan warga yang tertahan status Penlok selama dua tahun tanpa kepastian.
Suara.com - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mematangkan rencana pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi di Provinsi Bali. Proyek strategis nasional sepanjang 96,84 kilometer ini ditargetkan mulai beroperasi penuh pada tahun 2031.
Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, mengungkapkan bahwa saat ini proyek tersebut masih dalam tahap persiapan dokumen teknis dan lingkungan yang mendalam sebelum melangkah ke fase konstruksi.
"Saat ini kita sedang melakukan penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), analisis dampak lalu lintas (Andalalin), rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, hingga dokumen perencanaan pengadaan tanah," ujar Diana dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Diana menjelaskan, pembangunan tol ini akan menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Proses pengadaan badan usaha pelaksana diharapkan dapat dimulai pada tahun 2027 mendatang.
Terkait pendanaan, proyek ini membutuhkan modal yang tidak sedikit. Total investasi yang diperlukan mencapai Rp12,7 triliun dengan rincian biaya konstruksi Rp8,52 triliun dan dukungan konstruksi pemerintah: Rp3,9 triliun.
Kehadiran jalan tol ini diproyeksikan bakal mengubah wajah konektivitas di Pulau Dewata. Salah satu manfaat utamanya adalah efisiensi waktu perjalanan dari pelabuhan di ujung barat Bali menuju wilayah tengah.
"Perjalanan dari Gilimanuk ke Mengwi yang semula memakan waktu sekitar 6 jam, nantinya dapat ditekan secara signifikan menjadi hanya 3 jam saja," imbuh Diana.
Di sisi lain, ketidakpastian jadwal konstruksi mulai menimbulkan keresahan di tingkat akar rumput. Gubernur Bali, I Wayan Koster, menyoroti nasib lahan warga yang sudah masuk dalam Penetapan Lokasi (Penlok) selama lebih dari dua tahun namun belum ada kejelasan eksekusi.
"Masyarakat terus menanyakan kepastian proyek ini. Karena lahan yang sudah di-penlok tidak bisa dimanfaatkan oleh warga. Bahkan beberapa kali muncul potensi aksi protes, namun sejauh ini masih bisa kami kendalikan," kata Koster.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi V DPR RI, Lazarus, menegaskan bahwa proyek ini harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Selain untuk mendukung pariwisata, tol ini krusial untuk mengurangi beban lalu lintas di jalan arteri Bali yang kian padat.
TERPOPULER
