Pemerintah Optimistis Negosiasi Tarif dengan AS Rampung Sebelum 2025 Berakhir

Suara.com - Pemerintah tengah mempercepat perundingan penurunan tarif dengan Amerika Serikat (AS). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah menargetkan kesepakatan reciprocal tariff atau tarif timbal balik itu bisa diselesaikan sebelum pergantian tahun.

Airlangga menegaskan, opsi tarif 0 persen untuk beberapa komoditas impor Indonesia seperti prioduk olahan sawit, karet dan kakao masih menjadi pembahasan utama dalam negosiasi tersebut.

“Tarif 0 persen tetap kita bicarakan dan sebagian dari tarif yang 0 persen kan dibicarakan juga dengan beberapa negara ASEAN yang lain termasuk Malaysia,” terang Airlangga di Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Menurut Airlangga, pemerintah kini menunggu finalisasi dokumen kesepakatan tarif dari pihak AS. Jika proses berjalan sesuai rencana, perjanjian itu ditargetkan tuntas pada akhir 2025.

“Kita sedang menunggu perjanjian reciprocal tariff dengan Amerika bisa diselesaikan mungkin sampai dengan akhir tahun ini,” katanya.

Ia menjelaskan, MoU antara Indonesia dan AS baru akan diteken setelah kedua negara menyepakati struktur tarif timbal balik yang dibahas saat ini.

“Tentu kalau sudah perjanjian tarif itu bisa kita sepakati baru MoU itu sebagai turunan daripada kesepakatan reciprocal tarif dengan Amerika,” jelasnya.

Airlangga juga memastikan bahwa MoU tersebut memang belum dapat diterbitkan karena masih harus melalui proses yang panjang.

“Ya tentu tunggu tanda tangannya dulu, kan itu perlu pengadaan, perlu proses dan lain-lain,” ujarnya.

Sebelumnya Airlangga juga memastikan bahwa impor bahan bakar minyak (BBM) maupun LPG dari Amerika Serikat (AS) - yang merupakan salah satu yang sedang dinegosiasikan dalam perundingan tarif dengan AS - tetap melalui proses lelang.

“Impor langsung itu nanti pasti ada bidding. Untuk vendor (penyedia migas) Amerika-nya pasti ada bidding,” kata Airlangga.

Dalam kesempatan tersebut, Airlangga mengatakan juga mempersilakan apabila stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta di Indonesia juga tertarik untuk mengimpor BBM maupun LPG dari AS.

“Kalau swasta ingin (impor dari AS), boleh,” kata Airlangga.

AS sebelumnya menyetujui penurunan tarif bagi sejumlah produk Indonesia dari ancaman awal 32 persen menjadi 19 persen.

Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, Indonesia melalui Pertamina juga berkomitmen meningkatkan impor energi dari AS dengan nilai hingga 15 miliar dolar AS. Komitmen itu diajukan sebagai upaya menyeimbangkan neraca perdagangan sekaligus menjadi imbal balik atas penurunan tarif yang diberikan AS.