Dua Program Flagship Prabowo Bayangi Keseimbangan APBN 2026 dan Stabilitas Fiskal

Suara.com - APBN 2026 menunjukkan perubahan besar dalam komposisi belanja pemerintah, terutama melalui ekspansi anggaran pada dua program flagship Presiden Prabowo Subianto yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Program Koperasi Desa (Kopdes).

Anggaran MBG melonjak hingga Rp337 triliun atau naik 372%, sementara Kopdes meningkat 419% menjadi Rp83 triliun.

Menurut Direktur Riset Bidang Makroekonomi, Kebijakan Fiskal dan Moneter CORE Indonesia Akhmad Akbar Susamto, lonjakan ini menandakan pergeseran fokus pemerintah.

“Pergeseran alokasi yang sangat masif ini menunjukkan orientasi baru belanja pemerintah pusat ke program-program berskala besar yang sifatnya sangat tersentralisasi. Namun implementasinya menghadapi tantangan besar, terutama kesiapan daerah dan rantai pasokan,” ujarnya dalam acara CORE Economic Outlook di Jakarta, Rabu (26/11/2025).

Akbar menyoroti dominasi anggaran MBG dalam pos pendidikan yang mencapai sekitar 44%, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai keseimbangan prioritas sektor tersebut.

“Di saat kebutuhan dasar sektor pendidikan seperti kualitas guru dan fasilitas sekolah masih mendesak, porsi MBG yang sangat besar perlu dipertimbangkan kembali dari perspektif efektivitas,” kata Akbar.

Efek implementasi MBG turut mendorong belanja barang naik 47,5% dan belanja pegawai tumbuh 11,6%. Keduanya berpotensi mengerek konsumsi ASN dan memperbesar porsi belanja operasional. Sebaliknya, belanja modal turun 20,4%, mengindikasikan peralihan belanja dari investasi jangka panjang menuju program jangka pendek.

Akbar menilai penurunan belanja modal berpotensi menekan momentum pemulihan dan produktivitas ekonomi. “Belanja modal memiliki multiplier tertinggi. Penurunannya, ditambah rendahnya realisasi belanja modal daerah yang baru 38% hingga November 2025, membuat kapasitas pemerintah menopang investasi publik semakin terbatas,” jelasnya.

Penurunan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 19,8% mempertegas perubahan struktur fiskal antara pusat dan daerah. Ruang belanja daerah menyempit, sementara program-program pusat semakin dominan.

“Kita melihat pola baru: belanja pusat diperluas melalui program tersentralisasi, tapi fleksibilitas fiskal daerah justru semakin menyempit. Ini menjurus pada resentralisasi prioritas fiskal tanpa transfer dana yang memadai,” ungkap Akbar.

Mekanisme substitusi berupa pinjaman daerah yang difasilitasi PP 38/2025 juga tidak efektif karena hanya tiga provinsi memanfaatkannya dalam dua tahun terakhir.

Pemerintah menyediakan Rp4,06 triliun insentif perpajakan dan iuran, namun efektivitasnya diperkirakan terbatas. Keringanan PPh 21 tidak sepenuhnya diteruskan ke pekerja, program magang berbayar minim dampak lanjutan, dan padat karya terkonsentrasi pada sektor konstruksi.

Target penerimaan negara 2026 dipatok Rp3.153 triliun, naik 10% dari proyeksi realisasi 2025. Target penerimaan pajak mencapai Rp2.357 triliun. Namun hingga September 2025, pertumbuhan pajak riil masih terkontraksi –4%.

Menurut Akbar dengan basis penerimaan yang melemah, pelemahan harga komoditas, dan tekanan eksternal dari perang dagang serta tarif resiprokal AS, mengejar pertumbuhan penerimaan dua digit akan sangat berat. "Risiko shortfall sangat nyata.” katanya.

Gangguan transisi administrasi melalui CORETax dan integrasi single data user juga dapat menekan efektivitas ekstensifikasi dan intensifikasi pajak.

Pembayaran bunga utang diproyeksikan mencapai Rp599 triliun pada 2026, naik 8,6%. Dengan rasio penerimaan terhadap PDB hanya sekitar 10–11%, kenaikan beban bunga mempersempit ruang belanja produktif.

Yield SBN yang meningkat dan depresiasi rupiah sepanjang 2025 juga mendorong naiknya biaya penerbitan dan refinancing.

“Dalam kondisi pasar global yang volatil, kredibilitas konsolidasi fiskal menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan investor. Risiko pembiayaan bisa meningkat tajam jika target penerimaan meleset,” kata Akbar.