Dasco Bocorkan Pesan Presiden Prabowo: Soal UMP 2026, Serahkan pada Saya

Suara.com - Menjelang pembahasan krusial mengenai kebijakan ekonomi tahun depan, kabar segar datang bagi jutaan pekerja di Indonesia. Penetapan Upah Minimum Provinsi atau UMP 2026, dipastikan mendapatkan atensi khusus dan penanganan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Informasi strategis ini tidak muncul dari rumor belaka, melainkan dibocorkan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad.

Dalam agenda Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) yang digelar pada Jumat (5/12), Dasco menyampaikan pesan penting dari Istana yang membawa angin segar bagi kalangan buruh di tengah himpitan ekonomi yang dirasakan masyarakat perkotaan.

Di hadapan para pimpinan serikat pekerja, Dasco mengungkapkan bahwa dirinya telah melakukan komunikasi intensif dengan Presiden Prabowo.

Dalam percakapan tersebut, Dasco secara spesifik menanyakan respons Kepala Negara terhadap tuntutan kenaikan upah yang belakangan ini terus disuarakan dengan lantang oleh berbagai elemen buruh.

Respons Presiden ternyata sangat positif dan menunjukkan kepedulian yang mendalam terhadap daya beli masyarakat.

Sufmi Dasco Ahmad menirukan pesan Presiden yang menjamin bahwa mekanisme penetapan upah tidak akan dibiarkan berjalan tanpa arahan langsung darinya.

"Presiden bilang, soal upah, serahkan kepada saya, nanti saya rundingkan seperti tahun lalu," kata Dasco.

Pernyataan ini menjadi indikator kuat, pola kepemimpinan Prabowo dalam isu ketenagakerjaan akan mengedepankan intervensi langsung demi memastikan keadilan bagi pekerja.

Bukan sekadar retorika

Dasco menegaskan, keberpihakan Presiden Prabowo terhadap kaum pekerja alias wong cilik bukanlah sekadar retorika politik.

Ia mengingatkan kembali memori publik pada momen penetapan UMP tahun sebelumnya, yang menjadi bukti konkret Prabowo mengambil keputusan strategis yang melampaui ekspektasi teknokratis.

Sebagai kilas balik yang memperkuat kredibilitas janji tersebut, pada proses penetapan UMP 2025 lalu, terjadi dinamika yang cukup alot di internal pemerintahan.

Kala itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengusulkan kenaikan upah di angka 6 persen berdasarkan formula normatif.

Namun, dengan mempertimbangkan kondisi riil di lapangan dan kebutuhan pekerja, Presiden Prabowo mengambil langkah berani dengan menetapkan kenaikan yang lebih tinggi dari usulan kementeriannya sendiri, yakni sebesar 6,5 persen.

Preseden ini memberikan optimisme bahwa pembahasan UMP 2026 berpotensi besar kembali melibatkan peran sentral presiden sebagai pembuat keputusan akhir, terutama di tengah dinamika tuntutan kenaikan upah yang semakin menguat dari kalangan buruh akibat inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok di kota-kota besar.

Merespons kabar tersebut, Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea, menyambut baik peran aktif Sufmi Dasco Ahmad.

Tokoh buruh senior ini menilai, Dasco mampu memposisikan diri sebagai jembatan komunikasi yang sangat efektif antara aspirasi akar rumput serikat buruh dengan pemerintah pusat.

Peran komunikator politik seperti ini dinilai krusial untuk menghindari kebuntuan negosiasi dalam isu strategis seperti UMP 2026.

Lebih jauh, Andi Gani juga mengungkapkan bocoran agenda penting lainnya. Dalam waktu dekat, direncanakan akan ada pertemuan tingkat tinggi antara pemerintah dengan pimpinan-pimpinan serikat buruh.

Forum ini akan didedikasikan untuk membahas berbagai persoalan nasional secara komprehensif, dengan fokus utama pada isu kesejahteraan pekerja yang menjadi fondasi stabilitas ekonomi nasional.

Saat ini, setidaknya terdapat dua isu utama yang menjadi perhatian besar dan mendesak bagi kalangan buruh di Indonesia, yang diharapkan dapat segera diselesaikan melalui campur tangan Presiden:

Pertama, perihal Penetapan Upah Minimum. Isu ini dinilai sangat krusial karena akan menentukan nasib dan daya beli pekerja selama satu tahun ke depan di tengah tekanan ekonomi global dan domestik yang belum sepenuhnya stabil.

Para pekerja, terutama generasi milenial dan Gen Z yang mendominasi angkatan kerja saat ini, sangat berkepentingan terhadap kebijakan upah yang adil untuk mengimbangi biaya hidup yang terus merangkak naik.

Kedua, mengenai Pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Secara legalitas, struktur kelembagaan dan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pembentukan dewan ini sebenarnya sudah diterbitkan.

Dewan ini digadang-gadang menjadi wadah strategis untuk merumuskan kebijakan jangka panjang terkait perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja.