- Dino Patti Djalal memberikan sembilan rekomendasi penanganan banjir dan longsor di Sumatra merujuk pengalaman tsunami Aceh 2004.
- Presiden harus bertindak sebagai pengarah utama operasi dan menunjuk komando terpadu yang bertanggung jawab langsung kepadanya.
- Pemerintah harus siap menghadapi data korban awal yang tidak akurat dan potensi krisis pasca-air surut di Sumatra.
4. Komando Terpadu yang Bertanggung Jawab Langsung ke Presiden
Ia menekankan perlunya seorang panglima operasi yang berada langsung di bawah komando presiden agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antarlembaga.
Dino mencontohkan sosok Mayjen Bambang Darmono yang memimpin operasi tsunami 2004.
“Untuk banjir dan longsor kali ini, Kepala BNPB saja mungkin tidak cukup untuk mengendalikan seluruh operasi. Mungkin perlu sosok dengan otoritas lebih tinggi,” ucapnya.
5. Pertimbangkan Penetapan Bencana Nasional
Dino mendorong pemerintah mengevaluasi kemungkinan menetapkan status bencana nasional agar mobilisasi sumber daya negara bisa dilakukan tanpa hambatan prosedural.
“Ini momen untuk bersatu dalam duka dan aksi solidaritas. Saat tsunami 2004, bantuan masyarakat justru lebih besar dari pemerintah,” katanya.
Ia juga mengingatkan pejabat publik untuk berhati-hati bersikap agar tidak memicu amarah warga.
6. Informasi Resmi Harus Disampaikan dari Lapangan
Baca Juga: Sinyal Tegas Kapolri di Tengah Banjir Sumatra, Ujian Nyata Reformasi dan Presisi Polri
Dino meminta pemerintah menyiapkan juru bicara khusus yang memberikan keterangan setiap hari dari posko utama.
Menurutnya, penyampaian informasi dari pusat berpotensi menimbulkan jarak dan memperbesar ruang spekulasi.
7. Menteri Tidak Perlu Gimmick Kerja Bakti
Ia menyoroti kebiasaan sejumlah pejabat yang hanya muncul untuk sekadar tampil di kamera.
“Yang penting bukan optik ikut kerja bakti. Yang penting rapat harian dua kali untuk koordinasi dan sering berada di lapangan sampai situasi terkendali,” tegasnya.
8. Masa Tanggap Darurat Jangan Dihentikan Terlalu Cepat
