- Dino Patti Djalal memberikan sembilan rekomendasi penanganan banjir dan longsor di Sumatra merujuk pengalaman tsunami Aceh 2004.
- Presiden harus bertindak sebagai pengarah utama operasi dan menunjuk komando terpadu yang bertanggung jawab langsung kepadanya.
- Pemerintah harus siap menghadapi data korban awal yang tidak akurat dan potensi krisis pasca-air surut di Sumatra.
Suara.com - Mantan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat sekaligus salah satu jubir mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Dino Patti Djalal merilis sembilan rekomendasi strategis bagi pemerintah dalam menangani banjir bandang dan longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatra
Dino menegaskan bahwa bencana dengan skala besar membutuhkan kepemimpinan nasional yang kuat, komando terpadu, serta strategi penanganan berlapis, mirip dengan pola yang pernah diterapkan saat tsunami Aceh pada 2004.
Dino menyatakan dirinya memahami dinamika penanganan bencana besar karena turut mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat tsunami melanda Aceh.
“Banjir bandang dan longsor di tiga provinsi di Sumatra sebenarnya banyak pelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman kita menangani tsunami 2004. Saya kebetulan berada di samping Presiden SBY waktu itu, jadi bisa berbagi beberapa hal,” ujar Dino.
1. Presiden Harus Jadi Pengarah Utama Operasi
Dino memandang faktor kepemimpinan presiden sebagai komponen paling krusial. Dalam situasi darurat besar, seluruh unsur pemerintahan (baik daerah maupun pusat) akan menunggu instruksi dari pemimpin tertinggi negara.
“Dalam krisis seperti ini, rakyat pasti putus asa, pejabat kewalahan, aparat banyak yang bingung. Mereka semua akan turut dan nurut pada satu otoritas tertinggi, yaitu presiden,” ucapnya.
Ia mengingat kembali bagaimana Presiden SBY hadir langsung di Aceh dan bahkan berkantor di Yogyakarta setelah gempa 2006 untuk memperkuat koordinasi di lapangan.
2. Data Awal Korban Sering Tidak Akurat
Dino mengingatkan bahwa angka korban dan kerusakan pada laporan awal sering tidak mencerminkan situasi sebenarnya.
Ia mencontohkan laporan awal tsunami Aceh yang hanya mencatat 50 korban, padahal jumlah akhirnya mencapai 150.000 jiwa.
“Angka awal kadang hanya dibuat sebagai formalitas tanpa verifikasi. Percayalah, jumlah korban di Sumatra kali ini akan terus bertambah. Pemerintah harus siap dengan kontingensi,” katanya.
3. Tantangan Justru Dimulai Setelah Air Surut
Menurut Dino, fase pasca-surut merupakan periode paling rawan. Dalam tiga hingga empat minggu, sejumlah masalah biasanya bermunculan, mulai dari krisis air bersih, potensi wabah penyakit, hingga hambatan akses dan lonjakan jumlah pengungsi.
“Saat tsunami dulu, penyakit menyebar begitu cepat karena banyaknya mayat membusuk. Pemerintah harus mengantisipasi fase-fase lanjutan ini,” ujarnya.
4. Komando Terpadu yang Bertanggung Jawab Langsung ke Presiden
Ia menekankan perlunya seorang panglima operasi yang berada langsung di bawah komando presiden agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antarlembaga.
Dino mencontohkan sosok Mayjen Bambang Darmono yang memimpin operasi tsunami 2004.
“Untuk banjir dan longsor kali ini, Kepala BNPB saja mungkin tidak cukup untuk mengendalikan seluruh operasi. Mungkin perlu sosok dengan otoritas lebih tinggi,” ucapnya.
5. Pertimbangkan Penetapan Bencana Nasional
Dino mendorong pemerintah mengevaluasi kemungkinan menetapkan status bencana nasional agar mobilisasi sumber daya negara bisa dilakukan tanpa hambatan prosedural.
“Ini momen untuk bersatu dalam duka dan aksi solidaritas. Saat tsunami 2004, bantuan masyarakat justru lebih besar dari pemerintah,” katanya.
Ia juga mengingatkan pejabat publik untuk berhati-hati bersikap agar tidak memicu amarah warga.
6. Informasi Resmi Harus Disampaikan dari Lapangan
Dino meminta pemerintah menyiapkan juru bicara khusus yang memberikan keterangan setiap hari dari posko utama.
Menurutnya, penyampaian informasi dari pusat berpotensi menimbulkan jarak dan memperbesar ruang spekulasi.
7. Menteri Tidak Perlu Gimmick Kerja Bakti
Ia menyoroti kebiasaan sejumlah pejabat yang hanya muncul untuk sekadar tampil di kamera.
“Yang penting bukan optik ikut kerja bakti. Yang penting rapat harian dua kali untuk koordinasi dan sering berada di lapangan sampai situasi terkendali,” tegasnya.
8. Masa Tanggap Darurat Jangan Dihentikan Terlalu Cepat
Dari pengalaman tsunami 2004, status darurat beberapa kali diperpanjang karena kondisi lapangan masih berat. Hal serupa, menurut Dino, mungkin berlaku untuk bencana di Sumatra.
Ia menyarankan pemerintah menyusun indikator yang jelas kapan tanggap darurat boleh dialihkan ke tahap pemulihan.
9. Minimnya Bantuan Internasional, APBN Perlu Direvisi
Dino menilai kebutuhan dana untuk pemulihan tiga provinsi akan sangat besar. Berbeda dari tsunami 2004 yang mendapat dukungan global, bencana kali ini diperkirakan tidak menarik perhatian internasional sebesar itu.
Ia mengusulkan pemerintah merevisi APBN 2026, termasuk mempertimbangkan realokasi anggaran pertahanan.
“Saya yakin para patriot di TNI dan Kementerian Pertahanan tidak akan keberatan bila sebagian anggaran disisihkan untuk membantu rakyat yang sedang kesulitan,” ujarnya.
TERPOPULER
