Infografis
- Kemenkeu memastikan anggaran pemulihan banjir Sumatra akan diprioritaskan menggunakan dana alokasi cetak sawah.
- Pemerintah telah mengalokasikan ketahanan pangan 2025 dan 2026, yang alokasinya bisa dikerahkan untuk pemulihan lahan.
- Menkeu telah menyiapkan dana tambahan untuk BNPB, namun masih menunggu pengajuan resmi kebutuhan spesifik penanganan bencana.
Suara.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan Pemerintah memiliki anggaran untuk pemulihan bencana banjir Sumatra.
Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu, Tri Budianto menyebut kalau mereka bakal memakai anggaran cetak sawah untuk memperbaiki lahan pertanian dari bencana Sumatra.
Tri menyebut kalau setiap tahun Pemerintah sudah mengalokasikan anggaran cetak sawah setiap tahun dengan lokasi yang berbeda-beda.
Untuk 2025 misalnya, Pemerintah mengalokasikan anggaran ketahanan pangan Rp 144,6 triliun dengan program cetak sawah 225 ribu hektare dan intensifikasi lahan 80 ribu hektare.
Sedangkan di 2026 anggaran ketahanan pangan mencapai Rp 210,4 triliun, yang mana program cetak sawah dan optimasi lahan 550 ribu hektare dengan alokasi dana Rp 23,7 triliun.
"Jadi anggaran yang ada untuk cetak sawah, untuk pemulihan atau optimalisasi lahan, bisa semua dikerahkan, lokasinya yang difokuskan di sana dulu. Jadi anggarannya sudah bisa tersedia, sudah bisa dihasilkan," katanya saat konferensi pers di Karawang, Jawa Barat, Selasa (9/12/2025).
Namun ia tak menampik kalau tidak semua lahan yang terdampak bencana Sumatra bisa dijadikan sawah ataupun perkebunan. Perlu ada perbaikan lahan untuk mengatasi wilayah tersebut.
Maka dari itu, anggaran cetak sawah nantinya bakal difokuskan ke wilayah terdampak banjir Sumatra alih-alih daerah di Indonesia lainnya.
"Berarti tinggal lokasinya saja sementara dialihkan dulu untuk wilayah bencana, untuk memulihkan," lanjutnya.
Kendati begitu anggaran tersebut tak bisa langsung dialihkan untuk pertanian karena Pemerintah juga perlu memperbaiki lahan.
Namun dia memastikan Pemerintah memiliki dana untuk membiayai wilayah tersebut.
"Nah setidaknya karena anggarannya memang tahun depan ada," pungkasnya.
Sebelumnya Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa pemerintah telah menyiapkan dana tambahan untuk membantu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam menangani dampak banjir dan tanah longsor yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Namun, Menkeu menegaskan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menunggu pengajuan resmi mengenai kebutuhan anggaran spesifik dari BNPB.
"Kami tunggu permintaan dari BNPB. Kalau tidak salah sudah dibentuk satuan tugas (satgas) khusus di sana," kata Menkeu Purbaya di sela-sela peresmian Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kemenkeu di Denpasar, Bali, Jumat.
Menkeu Purbaya mengakui bahwa dana tambahan untuk mengatasi bencana di tiga provinsi tersebut telah disiapkan.
Namun, hingga saat ini, Kemenkeu belum menerima pengajuan resmi dari BNPB, sehingga nominal detail dana yang akan dikucurkan belum dapat dirinci.
Ia memperkirakan BNPB saat ini masih dalam proses penghitungan kebutuhan operasional dan dampak kerugian di lapangan.
"Nanti kalau kurang, kan masih dihitung. Dananya sudah siap," tegas Menkeu, dikutip via Antara.
Meskipun pengajuan dana tambahan belum masuk, Purbaya memastikan bahwa BNPB masih memiliki anggaran sekitar Rp500 miliar hingga Rp600 miliar yang dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan darurat penanganan bencana alam saat ini.
