Suara.com - Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Perusahaan Klining Servis Indonesia (DPN Apklindo) menyelenggarakan agenda strategis berupa Pelantikan dan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I DPN APKLINDO Periode 2025–2030. Kegiatan ini berlangsung pada 18–19 Desember 2025 di Hotel Arya Duta Menteng, Jakarta, dengan mengusung tema “Transformasi Klining Servis dengan Inovasi Teknologi dan SDM yang Terbarukan untuk Menuju Indonesia Emas”.
Ketua Umum DPN Apklindo, Kus Junianto, menjelaskan, agenda ini menjadi momentum penting untuk memperkuat arah organisasi sekaligus menjawab tantangan industri cleaning service ke depan. Selama dua hari pelaksanaan, rangkaian kegiatan meliputi sidang pleno yang membahas pemaparan kinerja organisasi, penandatanganan nota kesepahaman (MoU), presentasi sponsorship, hingga perumusan program kerja melalui sidang komisi. Sidang komisi tersebut mencakup berbagai bidang strategis, mulai dari kesekretariatan, sertifikasi, hukum, hingga pemberdayaan perempuan.
“Melalui transformasi berbasis inovasi teknologi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, Apklindo berkomitmen untuk terus berkontribusi terhadap kemajuan ekonomi nasional serta menghadirkan layanan jasa kebersihan yang semakin profesional,” ujar Kus Junianto.
Pada hari pelaksanaan, Apklindo juga menggelar dua agenda utama. Pada pagi hari dilakukan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADRT), kemudian dilanjutkan dengan pelantikan Pengurus Apklindo periode 2025–2030 pada siang hari.
Dalam Munaslub ADRT, pembahasan difokuskan pada penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah berlaku selama 17 tahun. Penyempurnaan ini dilakukan secara lebih detail dan rigid, dengan tujuan membangun fondasi organisasi yang lebih kuat dan adaptif.
“ADRT ini tidak hanya dipersiapkan untuk lima tahun ke depan, tetapi juga untuk 10 hingga 15 tahun mendatang agar tetap relevan dengan perkembangan zaman,” jelas Kus.
Untuk lima tahun ke depan, Apklindo menegaskan fokus pada transformasi industri cleaning service sejalan dengan visi Indonesia Emas. Transformasi tersebut diarahkan pada kolaborasi antara teknologi, aplikasi digital, dan peningkatan kualitas tenaga kerja di lapangan. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia akan menjadi salah satu prioritas utama organisasi.
Dalam mendukung transformasi tersebut, Apklindo juga memperkuat kolaborasi dengan berbagai kementerian. Salah satunya dengan Kementerian Ketenagakerjaan melalui program padat karya. Pemerintah membuka ruang diskusi dan kolaborasi terkait sekitar 4 juta tenaga kerja cleaning service di Indonesia. Kehadiran Apklindo sebagai mitra strategis diharapkan dapat membantu pemerintah dalam meminimalkan angka pengangguran, khususnya melalui sektor jasa kebersihan.
Selain itu, kolaborasi juga dilakukan dengan Kementerian UMKM terkait permodalan. Saat ini, terdapat sejumlah startup dan pelaku usaha cleaning service yang masuk dalam kategori UMKM dengan skala permodalan hingga Rp50 miliar.
Terkait transformasi bagi jutaan tenaga kerja cleaning service tersebut, Apklindo menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi tidak dimaknai sebagai penggantian tenaga kerja dengan mesin atau robot. Transformasi lebih difokuskan pada pengombinasian pekerjaan dengan aplikasi digital yang telah banyak digunakan oleh perusahaan cleaning service. Melalui aplikasi tersebut, proses kerja dapat dipantau secara real-time, mulai dari lokasi hingga aktivitas tenaga kerja di lapangan, sehingga supervisi menjadi lebih efektif.
Dukungan pemerintah juga datang dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian UMKM. Saat ini tercatat sekitar 32.000 perusahaan cleaning service yang tergolong berisiko rendah dan telah memiliki Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai. Transformasi teknologi diarahkan pada peningkatan dan penggabungan fungsi peralatan kerja agar lebih multifungsi dan efisien, bukan menggantikan peran manusia.
Sementara itu, Ketua Bidang Sertifikasi dan Pelatihan Apklindo, Erhash, menekankan pentingnya standarisasi keterampilan tenaga kerja cleaning service di seluruh Indonesia. Menurutnya, hingga saat ini masih terdapat kesenjangan keterampilan, SOP, serta peralatan kerja, terutama di daerah yang masih menggunakan metode konvensional. Standarisasi menjadi kunci agar pelaku usaha daerah dapat bersaing secara adil dengan perusahaan besar, khususnya dalam tender pemerintahan.
Sejalan dengan arahan Presiden, seluruh profesi diharapkan tersertifikasi melalui Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Namun dari sekitar 4 juta tenaga kerja cleaning service di Indonesia, jumlah yang telah tersertifikasi masih di bawah 5%. Apklindo menargetkan angka tersebut meningkat hingga minimal 25% ke depan. Saat ini, sudah terdapat lima Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) khusus cleaning service yang diharapkan dapat mempermudah proses sertifikasi bagi para pekerja.
Erhash mengungkapkan bahwa kendala utama rendahnya angka sertifikasi adalah faktor biaya. Meski demikian, ia menegaskan bahwa sertifikat bersifat personal, bukan milik perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan dapat membantu pembiayaan di awal, sementara sertifikat tetap menjadi milik tenaga kerja. Jika skema ini diterapkan secara konsisten, angka sertifikasi diyakini akan terus meningkat.
Dengan peningkatan pelatihan, standarisasi, serta sertifikasi melalui BNSP, APKLINDO optimistis kualitas tenaga kerja cleaning service Indonesia akan semakin profesional dan mampu bersaing, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga global.